JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kembali terjadinya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Prasetyo menyampaikan, insiden keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di berbagai wilayah merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan dan bukan disengaja. Ia menyebut, pemerintah menyesalkan terulangnya kasus-kasus tersebut, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh pelaksana program, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.
“Pertama-tama tentunya kami, atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Itu tentu bukan sesuatu yang kita harapkan dan juga bukan sesuatu yang disengaja,” kata Prasetyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, setelah insiden terjadi, langkah pertama yang menjadi prioritas adalah memastikan bahwa seluruh siswa yang terdampak keracunan mendapatkan penanganan medis secepat dan sebaik mungkin.
“Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya insiden serupa di kemudian hari.
“Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi, termasuk mitigasi perbaikan, supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti lalai dalam pelaksanaan, khususnya bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan. Prasetyo menegaskan bahwa sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu kelangsungan program bagi siswa penerima manfaat.
“Kalau memang itu adalah faktor kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi bagi SPPG yang dimaksud. Tapi juga sanksi harus diterapkan secara bijak agar tidak mengganggu dari sisi operasional dan tidak menghentikan penerima manfaat dari mendapatkan MBG,” jelasnya.
Dalam sepekan terakhir, pemerintah mencatat lonjakan kasus keracunan siswa diduga akibat konsumsi menu makanan MBG di beberapa daerah. Salah satunya terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, di mana sebanyak 214 siswa dari berbagai sekolah mengalami gejala mual, muntah, dan diare usai mengonsumsi menu makanan program tersebut.
Insiden lainnya juga terjadi di Garut, Lamongan, Baubau, hingga Sumbawa, dengan total korban mencapai ribuan siswa dalam periode yang sangat berdekatan. Pemerintah pun mengakui bahwa meski MBG merupakan program prioritas nasional, pelaksanaannya masih membutuhkan pengawasan dan peningkatan kualitas yang serius, terutama dalam aspek keamanan pangan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang peningkatan gizi pelajar, dengan cakupan nasional yang melibatkan ribuan sekolah dan dapur komunitas. Pemerintah menargetkan distribusi makanan sehat dan bergizi kepada jutaan siswa secara rutin, namun pelaksanaannya kini tengah mendapat sorotan setelah serangkaian insiden kesehatan di lapangan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan program ini, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia pendidikan, guna menjaga keberlangsungan dan kualitas pelaksanaan MBG ke depan.
