KALBAR | Ketegangan pecah di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026), ketika sekitar 15 mahasiswa menghadang Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang baru saja keluar dari area bandara. Mahasiswa dari Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalbar itu sudah menunggu sejak pagi di ruas jalan utama setelah agenda kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni gagal akibat pesawat tak bisa mendarat karena kabut asap karhutla yang semakin parah.
Mahasiswa mengaku kecewa besar karena agenda monitoring titik kebakaran hutan dan lahan berujung batal hanya karena kendala teknis, sementara warga Kalbar sudah terlalu lama jadi korban bencana yang tak kunjung teratasi. Aksi blokade kendaraan dinas Gubernur berlangsung panas, mahasiswa frontal menuntut penjelasan dan meminta pemerintah provinsi segera melobi pusat agar status bencana nasional ditetapkan.
Bukan hanya soal batalnya kunjungan menteri, mahasiswa juga secara keras mengkritik minimnya respons dan penanganan dari pemerintah. Mereka mempertanyakan ketersediaan armada, logistik, hingga jumlah relawan. Massa berulang kali menekankan bahwa sikap pemerintah selama ini dianggap setengah hati, terlalu fokus pada formalitas dan seremonial tanpa solusi nyata di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perdebatan semakin tajam tepat di depan gerbang keluar bandara dan mendadak berubah tensi setelah Ria Norsan, yang mengenakan baju dinas dan topi, memberikan respons keras. Dengan nada tinggi, Norsan membentak mahasiswa hingga membuat suasana semakin panas. Momen tersebut direkam jelas dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan bagaimana adu argumen berubah menjadi saling tantang. “He!” bentak Ria Norsan yang langsung direspons mahasiswa dengan kalimat menohok: “Ngapa emosi gitu?”
Petugas keamanan segera bergerak untuk menenangkan situasi. Namun, insiden itu hanya mempertebal kekecewaan mahasiswa pada pemerintah karena dinilai lebih mementingkan citra dibanding kenyataan pahit di lapangan. Mahasiswa menegaskan, kedatangan pejabat pusat seharusnya membawa strategi serta solusi konkret, bukan sekadar acara rapat dan dokumentasi.
Koordinator FOMDA Kalbar, Syarif Falmu, menegaskan bahwa masyarakat Kalbar jengah dengan bencana berulang. Ia menilai kehadiran pejabat tidak boleh cuma simbolis. Kalau bantuan dan solusi masih seadanya, ia mempertanyakan kenapa negara harus membuang anggaran lebih hanya untuk kedatangan pejabat dari Jakarta.
FOMDA Kalbar juga mendesak tindakan tegas terhadap perusahaan dan pemegang konsesi lahan terbukti bakar hutan. Mahasiswa, menurut Falmu, tak sekadar berdemo, mereka bahkan turun sendiri menjadi relawan dan mendirikan posko bantuan bencana di titik parah.
Aksi panas di Bandara Supadio itu hari itu menjadi bukti kemarahan publik pada kekacauan penanggulangan karhutla. Jika pemerintah terus abai, gelombang perlawanan mahasiswa akan terus membesar dan membayangi pejabat di setiap langkahnya. (*)
