Jakarta – Respons pemerintah terhadap aksi kritik mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, memicu perdebatan luas di media sosial. Aksi yang berlangsung sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu berisi sorotan tajam mahasiswa terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Seusai aksi yang diwarnai orasi keras, akun resmi Sekretariat Kabinet mengunggah video suasana meriah perayaan kemerdekaan dengan narasi “Ironi Demo ‘Prabowo Bedebah’ — 500 Ribu Warga Menyapa Pak Presiden”. Langkah ini menimbulkan perdebatan di kalangan warganet. Banyak pihak mempertanyakan relevansi jumlah 500 ribu peserta dalam perayaan kemerdekaan untuk menanggapi kritik mahasiswa yang bersifat substantif.
Masyarakat menilai, keramaian dalam acara kenegaraan tidak dapat serta-merta diartikan sebagai dukungan politik terhadap pemerintah. Keikutsertaan publik dalam perayaan nasional memiliki latar belakang yang beragam, dari mengikuti upacara hingga menikmati hiburan yang diselenggarakan pemerintah. Karena itu, penggunaan angka partisipasi dalam acara perayaan dirasa kurang tepat untuk mengonfirmasi kepuasan terhadap kebijakan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polemik meluas pada aspek etika komunikasi institusi pemerintah. Pada kanal resmi, Sekretariat Kabinet dinilai memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan kebijakan negara lewat narasi yang bijak dan mencerminkan semangat demokrasi. Beberapa pengamat komunikasi menilai bahwa penggunaan diksi dan konteks pada unggahan tersebut dapat menimbulkan persepsi pemerintah sedang memosisikan kritik publik sebagai lawan, bukan bagian penting dari proses demokrasi.
Situasi ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik yang dilakukan institusi negara. Penyampaian narasi dari kanal resmi dinilai perlu tetap menjaga ruang kritik dan partisipasi publik dalam upaya membangun kepercayaan serta menjaga dinamika demokrasi yang sehat. (*)
