JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Gizi Nasional. SKB tersebut mengatur penetapan daftar lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai infrastruktur utama pendukung MBG di berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan percepatan realisasi program MBG, termasuk di wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T). Menurutnya, kehadiran SPPG di tiap daerah menjadi kunci keberhasilan program dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pelajar sebagai penerima manfaat utama.
“Kami mendukung penuh percepatan program Makan Bergizi Gratis, termasuk di daerah 3T. SKB ini menjadi dasar penting untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana gizi di lapangan,” ujar Tito, Kamis (18/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kementerian Dalam Negeri telah mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Hingga pertengahan September 2025, tercatat 141 pemerintah daerah telah membentuk Satgas khusus di wilayah masing-masing.
Satgas ini berperan dalam memfasilitasi penyediaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SPPG. Lahan tersebut dapat berasal dari aset milik pemerintah daerah maupun hasil kerja sama dengan mitra lokal. Keberadaan Satgas diharapkan mempercepat proses administrasi dan koordinasi teknis dalam pelaksanaan program MBG di tingkat daerah.
Menurut Tito, pemerintah daerah sangat antusias dalam mendukung percepatan pembangunan SPPG. Selain nilai strategis program MBG dalam perbaikan gizi nasional, banyak kepala daerah melihat manfaat ekonomi dari program ini, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan peredaran uang di masyarakat.
“Program ini sangat berpeluang meningkatkan peredaran uang di daerah dan menurunkan kemiskinan. MBG juga memberikan dukungan terhadap penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diluncurkan pada awal 2025 untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di kalangan pelajar. Pemerintah menargetkan jutaan penerima manfaat dengan distribusi makanan bernutrisi yang disiapkan secara terstruktur melalui dapur-dapur gizi berbasis komunitas di seluruh Indonesia.
Dengan adanya SKB dan dukungan kuat dari pemerintah daerah, Tito berharap implementasi program MBG dapat terus dipercepat dan ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah optimis, jika infrastruktur SPPG telah hadir merata dan berfungsi optimal, maka visi Presiden untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia secara merata dan berkelanjutan dapat segera terwujud. (*)
