Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi dialihkan jika penyerapannya masih rendah. Salah satu skenario yang disiapkan adalah mengalihkan dana tersebut ke program bantuan pangan beras 10 kg yang saat ini juga sedang berjalan.
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras,” ujar Purbaya usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya monitoring efektivitas anggaran oleh Kementerian Keuangan. Purbaya menyebut pihaknya akan menggelar “patroli” atau inspeksi langsung ke sejumlah kementerian/lembaga untuk melihat langsung bagaimana anggaran dibelanjakan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang enggak bisa diserap,” tambahnya, merujuk pada kemungkinan memperpanjang durasi pembagian bantuan beras 10 kg, yang baru dijadwalkan sampai November 2025.
Purbaya menegaskan bahwa pengalihan ini bukan bentuk teguran terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG, melainkan bentuk dorongan agar program berjalan optimal.
“Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” tegas Purbaya.
Meski demikian, jika BGN berhasil menyerap anggaran dengan baik dan menjalankan program secara optimal, maka realokasi tidak akan dilakukan.
“Kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya,” ujarnya.
Purbaya menyebut patroli anggaran akan dimulai pekan depan. Saat ini, pihaknya tengah menyusun kementerian/lembaga mana saja yang akan menjadi prioritas kunjungan.
Sebelumnya, realisasi anggaran MBG sempat jadi sorotan setelah sejumlah kasus keracunan makanan terjadi di berbagai wilayah, termasuk Garut, Lamongan, dan Banggai Kepulauan. Salah satu kritik publik adalah soal efektivitas pelaksanaan di lapangan dan dugaan adanya dapur MBG fiktif.
Pemerintah juga tengah melakukan verifikasi bersama BGN untuk memastikan data dan pelaksanaan program tidak menimbulkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari.
“Saya juga akan kirim tim untuk bantu BGN percepat penyerapannya. Jadi intinya kita bantu dulu, kalau enggak bisa juga, baru kita ambil alih dan alihkan ke yang bisa cepat jalan,” tutupnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo dalam bidang peningkatan gizi nasional, terutama bagi pelajar sekolah. Namun, dengan anggaran triliunan rupiah yang disiapkan, pemerintah menegaskan bahwa tidak akan membiarkan uang negara menganggur tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
