Jakarta – Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2026). Aksi ini menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok yang dinilai terus membebani masyarakat.
Koordinator aksi, Yusuf, menyatakan bahwa ketiga tuntutan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah dirumuskan dalam konsolidasi internal aliansi. Ia memperkirakan sekitar 2.000 warga akan terlibat dalam aksi tersebut. Sebelumnya, massa AMDB dijadwalkan turun ke jalan di depan Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (25/8/2026) sebagai bagian dari rangkaian aksi.
Setelah aksi di Depok, massa AMDB akan bergabung dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sudah lebih dahulu direncanakan melakukan demonstrasi di Jakarta pada Jumat (27/8/2026). Yusuf menegaskan bahwa gabungan massa ini berkomitmen mengawal tuntutan agar mendapat perhatian serius oleh DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain tuntutan utama soal RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor, demonstran juga menyoroti isu pemblokiran rekening milik warga Pati yang digunakan sebagai rekening donasi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat dalam mengawal aspirasi.
Aksi ini berlangsung di tengah kondisi sosial-ekonomi yang dianggap kian berat oleh masyarakat, dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik dan belum ada solusi yang konkrit dari pemerintah maupun DPR. Demonstran meminta agar wakil rakyat segera merealisasikan janji-janji legislasi yang berpihak pada rakyat kecil.
Pengamat politik menilai bahwa demonstrasi ini merupakan tekanan publik yang penting bagi DPR untuk mempercepat proses pembahasan RUU yang menyangkut pemberantasan korupsi dan pelindungan aset negara. Penundaan atau pengabaian aspirasi bisa memicu kekecewaan yang lebih besar di kalangan masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari DPR terkait aksi yang akan berlangsung. Namun, aparat keamanan dipastikan akan diterjunkan untuk mengawal jalannya demonstrasi agar berlangsung tertib dan kondusif.
Demonstrasi ini menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk mengingatkan wakil rakyat akan tanggung jawab mereka dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (*)
