Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Gelar Aksi di Bandung, Desak Panglima TNI Usut Tuntas Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus

baraNews

Minggu, 29 Maret 2026 - 08:47 WIB

50324 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket: AKSI SIMBOLIK ALIANSI MAHASISWA ANTI MAHAFIA HUKUM DI TAMAN DAGO

BANDUNG – Gelombang protes terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus meluas hingga ke Kota Kembang.

Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menggelar aksi massa di Bandung untuk mendesak Panglima TNI bertanggung jawab penuh dan memastikan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut segera ditangkap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum, Muhammad Ramdan S, yang memimpin langsung jalannya aksi, menegaskan bahwa kasus ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, tindakan keji tersebut tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan.

“Kami turun ke jalan di Bandung hari ini untuk menyuarakan bahwa keadilan bagi Andrie Yunus adalah harga mati. Kami menuntut agar pemberi perintah atau aktor intelektual di balik penyiraman ini diseret ke meja hijau,” ujar Muhammad Ramdan S di sela-sela aksi, Sabtu (28/3/2026).

Tuntutan Tegas di Hadapan Publik
Dalam orasinya, Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menyampaikan empat poin sikap mendasar sebagai bentuk tekanan terhadap otoritas terkait:

1. Usut Tuntas Aktor Intelektual: Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menjangkau pihak yang merencanakan serta mengendalikan aksi dari balik layar.

2. Proses di Peradilan Umum: Mendesak agar seluruh tersangka, tanpa terkecuali, diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi dan menghindari potensi konflik kepentingan.

3. Pembentukan TPF Independen: Mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi agar kronologi serta motif peristiwa terungkap secara objektif.

4. Momentum Reformasi TNI: Mendesak percepatan reformasi di tubuh TNI untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas institusi.

Cerminan Ancaman Keselamatan Publik

Aliansi menilai bahwa jika aktor intelektual dalam kasus ini tidak segera diadili, maka hal serupa dapat menimpa siapa pun di masa mendatang. Penggunaan air keras sebagai alat intimidasi dianggap sebagai tindakan yang sangat melanggar prinsip kemanusiaan.

“Peristiwa ini adalah cerminan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat. Kami mendesak proses hukum yang akuntabel dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang kebal hukum dalam kasus ini,” tambah Muhammad Ramdan S.

Aksi yang berlangsung di Bandung ini diakhiri dengan komitmen aliansi untuk terus mengawal kasus ini hingga seluruh pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

(Redaksi)

Berita Terkait

Dari Penolakan hingga Dugaan Pelanggaran, Proyek Tower Batununggal Kian Mengundang Tanda Tanya
Cipayung Sumedang Bangun Ruang Edukasi Aktivisme dan Serukan Dukungan Terhadap Andrie Yunus
Bayani Residence Disorot: Dugaan Langgar RDTR Bojongsoang dan Transaksi Pakai Rekening Pribadi
Diduga Gunakan Jalan Inspeksi Tanpa Izin, BBWS Jabar Ancam Tutup Akses Bima Land City 3 di Bojongsoang
Belanja Sewa Hotel Rp3 Miliar di Dinkes KBB Disorot, Diduga Abaikan Efisiensi dan Transparansi
Sentuhan Kayu Sonokeling, Fawaz Salim Hidupkan Kembali Suzuki Jimny LJ80 dan VW Safari dalam Skala Asli
Poros Mahasiswa Bandung Bergerak Gelar Unras Sikapi MBG dan KMP serta Berbagai Permasalahan
Ucapan Gubernur Dedi Mulyadi yang Ragukan Pentingnya Kerja Sama dengan Media Dinilai Tidak Sejalan dengan Prinsip Transparansi Publik

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 07:37 WIB

**TK Methodist Bagansiapiapi Sambut HUT RI ke-81 lewat Parade Becak Bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”**

Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:47 WIB

Jelang HUT ke-81 RI, TNI-Polri dan Beberapa Instansi Gelar Kerja Bakti di TMP Taccorong

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:58 WIB

FKPNR Desak Menkumham Tindak Tegas Lapas di Riau yang Diduga Izinkan Napi Gunakan Ponsel

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:38 WIB

KAMI Rohil Dukung Kejati Riau, Minta Publik Hormati Proses Hukum dan Hindari Penghakiman di Ruang Publik

Rabu, 12 Agustus 2026 - 08:33 WIB

*Danrem 031/Wira Bima Pimpin Sertijab Dandim 0321/Rohil*

Rabu, 12 Agustus 2026 - 04:24 WIB

Aksi Gotong Royong, TNI dan Warga Kajang Bangun Jembatan Gantung Perintis Garuda

Rabu, 12 Agustus 2026 - 04:17 WIB

Jelang HUT ke-81 RI, Kodim 1411/Bulukumba Gelar Karya Bakti di TMP Taccorong

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:16 WIB

Di Tengah Gencarnya Penindakan Korupsi, Kejati Riau Hadapi Ujian Opini di Ruang Publik

Berita Terbaru