JAKARTA – Partai Gerindra membuka ruang bagi kadernya untuk memiliki dan mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sepanjang memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sikap tersebut berbeda dengan PDI Perjuangan yang justru melarang kadernya terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
Dilansir dari teras.id, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Bengkulu Herwin Suberhani mengatakan kepemilikan dapur MBG pada dasarnya terbuka bagi siapa saja selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Menurut dia, tidak ada larangan bagi kader partai untuk mendirikan maupun mengelola SPPG, terlebih apabila pembangunan dapur menggunakan modal pribadi.
“Apalagi bangunan ini menggunakan modal sendiri,” kata Herwin saat dihubungi pada 31 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Herwin mengaku belum memiliki data mengenai kader Gerindra yang saat ini mengelola dapur MBG di Bengkulu. Ia juga menyatakan dirinya belum memiliki SPPG. Kendati demikian, Herwin tidak menutup kemungkinan untuk mendirikan dapur MBG apabila memiliki modal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Kalau memang punya modal siapa tahu,” ujarnya.
Menurut Herwin, pembangunan dan pengelolaan dapur MBG pada umumnya dilakukan melalui yayasan. Namun, kepemilikan modal oleh pejabat maupun politikus tidak secara otomatis membuat mereka dilarang menjadi pengelola SPPG. Persoalan utamanya, kata dia, adalah kepatuhan terhadap seluruh aturan dan persyaratan yang berlaku.
“Selama memenuhi syarat sah-sah saja,” tegas Herwin.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai ketua umum Gerindra, Prabowo juga mendorong kader partainya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Herwin mengatakan jajaran internal Gerindra akan memperkuat koordinasi untuk memastikan instruksi Presiden terkait program prioritas pemerintah dapat dijalankan. Dukungan tersebut, menurut dia, tidak berarti partai akan memberikan perlindungan terhadap dapur MBG yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Internal Fraksi Gerindra akan merapatkan barisan, membahas instruksi dari Presiden langsung sebagai Ketua Umum Partai Gerindra,” katanya.
Ia menegaskan, Gerindra tidak akan membela pengelola dapur MBG yang terbukti bermasalah. Namun, SPPG yang masih dapat diperbaiki dan dibina tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan operasional setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Sikap Gerindra tersebut berbanding terbalik dengan PDI Perjuangan. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, mengatakan partainya justru melarang kader memiliki atau terlibat dalam pengelolaan SPPG.
Menurut Edwar, larangan tersebut tetap berlaku meskipun PDI Perjuangan mendukung program MBG sebagai kebijakan pemerintah.
“Meskipun PDIP mendukung program MBG,” kata Edwar kepada Bincang Perempuan pada 3 Agustus 2026.
Edwar mengatakan kader yang melanggar aturan partai dan terbukti terlibat dalam pengelolaan SPPG dapat dikenai sanksi. Kebijakan tersebut diambil karena pelaksanaan program MBG menjadi perhatian serius partai, terutama menyangkut tata kelola, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Ia mengklaim hingga kini belum mengetahui adanya kader PDI Perjuangan di Bengkulu yang terlibat dalam pengelolaan SPPG. Edwar bahkan meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan kader partainya yang memiliki atau mengelola dapur MBG.
Di sisi lain, PDI Perjuangan meminta pemerintah memastikan program MBG benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Edwar menilai masih terdapat sejumlah sekolah, terutama di wilayah pedesaan, yang belum mendapatkan manfaat program tersebut.
“Masih banyak sekolah-sekolah di desa yang belum tersentuh program ini. Seperti di Kepahiang, masih banyak yang belum tersentuh sama sekali. Kalau memang berhak menerima, lakukan,” ujar Edwar yang merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kepahiang.
Edwar juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, pengalaman terjadinya kasus dugaan keracunan makanan di Bengkulu harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Persoalan tata kelola semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan korupsi yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Bagi PDI Perjuangan, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan untuk mempertahankan kebijakan agar kader tidak terlibat langsung dalam pengelolaan SPPG.
Perbedaan sikap kedua partai tersebut menunjukkan adanya pendekatan politik yang berbeda terhadap pengelolaan program MBG. Gerindra memilih membuka peluang bagi kader untuk terlibat sebagai pengelola selama memenuhi ketentuan pemerintah, sementara PDI Perjuangan mengambil posisi lebih ketat dengan melarang kadernya memiliki maupun mengelola SPPG.
Di tengah besarnya anggaran dan luasnya cakupan program MBG, perbedaan sikap tersebut sekaligus menempatkan tata kelola, transparansi, keamanan pangan, serta pengawasan sebagai persoalan penting yang harus mendapat perhatian pemerintah dan publik. Terlepas dari siapa yang mengelola dapur, keberhasilan program pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, tepat sasaran, dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. (*)
