JAKARTA | Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas dan terukur terhadap siapa saja yang terbukti menyebarkan hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan stabilitas nasional. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026), yang dihadiri jajaran petinggi TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara.
Djamari Chaniago menekankan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi memecah belah masyarakat terus berlanjut. Ia menegaskan, tindakan hukum akan ditempuh apabila konten yang disebarkan benar-benar merugikan kepentingan publik. Menurutnya, aparat keamanan memiliki prosedur jelas dalam mengambil langkah terhadap pelaku di ruang digital maupun di lingkungan masyarakat.
Pemerintah meminta seluruh pihak untuk menghentikan aktivitas penyebaran informasi yang mengandung unsur kebohongan dan fitnah dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Djamari menjelaskan, bangsa Indonesia sangat membutuhkan suasana yang tenang untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci bagi pemerintah dalam mengakselerasi program pembangunan, yang pada akhirnya akan memberi manfaat luas bagi rakyat.
Dalam momentum menjelang Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai sehingga perayaan bisa berlangsung dengan penuh kegembiraan dan persatuan. Djamari mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya dan selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi di ruang digital. Ia meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah akibat narasi negatif yang beredar.
Pemerintah juga mengajak media massa untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Djamari menilai, pers memiliki posisi penting dalam menumbuhkan optimisme, memperkuat ketahanan nasional, dan melindungi ruang publik dari paparan informasi menyesatkan. Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media dapat terus dijaga demi membangun Indonesia yang damai, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global.
Dengan penegasan ini, pemerintah berharap seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama menjaga suasana kondusif di berbagai lini kehidupan, serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. (*)

































