Pemerintah Tegaskan Akan Ambil Tindakan Terukur terhadap Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

baraNews

Kamis, 6 Agustus 2026 - 01:39 WIB

50114 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas dan terukur terhadap siapa saja yang terbukti menyebarkan hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan stabilitas nasional. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026), yang dihadiri jajaran petinggi TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara.

Djamari Chaniago menekankan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi memecah belah masyarakat terus berlanjut. Ia menegaskan, tindakan hukum akan ditempuh apabila konten yang disebarkan benar-benar merugikan kepentingan publik. Menurutnya, aparat keamanan memiliki prosedur jelas dalam mengambil langkah terhadap pelaku di ruang digital maupun di lingkungan masyarakat.

Pemerintah meminta seluruh pihak untuk menghentikan aktivitas penyebaran informasi yang mengandung unsur kebohongan dan fitnah dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Djamari menjelaskan, bangsa Indonesia sangat membutuhkan suasana yang tenang untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci bagi pemerintah dalam mengakselerasi program pembangunan, yang pada akhirnya akan memberi manfaat luas bagi rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam momentum menjelang Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai sehingga perayaan bisa berlangsung dengan penuh kegembiraan dan persatuan. Djamari mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya dan selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi di ruang digital. Ia meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah akibat narasi negatif yang beredar.

Pemerintah juga mengajak media massa untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Djamari menilai, pers memiliki posisi penting dalam menumbuhkan optimisme, memperkuat ketahanan nasional, dan melindungi ruang publik dari paparan informasi menyesatkan. Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media dapat terus dijaga demi membangun Indonesia yang damai, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global.

Dengan penegasan ini, pemerintah berharap seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama menjaga suasana kondusif di berbagai lini kehidupan, serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. (*)

Berita Terkait

DPR RI Yasonna Laoly Dorong Usut Tuntas Kematian Janggal Remaja Di Nias*
PW GP Al Washliyah: Jangan Alihkan Kasus Penyadapan Ilegal, Stop Framing Isu Dasco Wapres
Dugaan Penyadapan Presiden Libatkan Tiga Pejabat Polri: YLBHI-LBH Bandar Lampung, Momentum Reformasi Kepolisian
Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor
Mahfud MD Nilai Reshuffle Kedelapan Prabowo Jadi Momentum Kurangi Pengaruh Luar dan Perbaiki Pemerintahan
Presiden Prabowo Jadi Korban Penyadapan Sejak Dua Bulan Menjabat, Menko Kumham Imipas Tegaskan Penyidikan Tetap di Polri
Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 08:19 WIB

PW GP Al Washliyah: Jangan Alihkan Kasus Penyadapan Ilegal, Stop Framing Isu Dasco Wapres

Selasa, 3 November 2026 - 20:01 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden Libatkan Tiga Pejabat Polri: YLBHI-LBH Bandar Lampung, Momentum Reformasi Kepolisian

Selasa, 3 November 2026 - 19:11 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Selasa, 3 November 2026 - 19:02 WIB

Mahfud MD Nilai Reshuffle Kedelapan Prabowo Jadi Momentum Kurangi Pengaruh Luar dan Perbaiki Pemerintahan

Selasa, 3 November 2026 - 18:51 WIB

Presiden Prabowo Jadi Korban Penyadapan Sejak Dua Bulan Menjabat, Menko Kumham Imipas Tegaskan Penyidikan Tetap di Polri

Selasa, 3 November 2026 - 18:38 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Senin, 2 November 2026 - 15:26 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:34 WIB

GP AL Washliyah Jakarta Desak Mabes Polri Turun Tangan, Basmi Tambang Pasir Ilegal di Konawe Sulawesi Tenggara

Berita Terbaru

JABODETABEK

Remaja Korban Pembakaran Neneknya di Depok Meninggal Dunia

Minggu, 8 Nov 2026 - 17:55 WIB