Jakarta– R. Haidar Alwi, tokoh di balik Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, melihat dinamika global sebagai arena persaingan: hanya bangsa yang bersatu padu yang mampu menatap masa depan dengan optimisme. Baginya, diplomasi bukan sekadar protokoler, melainkan senjata untuk menjaga martabat bangsa, memperkuat ekonomi, dan memastikan persatuan tetap terjaga.
Berikut selengkapnya yang dikutip oleh tim media, Kamis (28/8/2025)
Agustus 2025: Indonesia Unjuk Gigi di Panggung Dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agustus 2025 menjadi bulan bersejarah bagi diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengadakan serangkaian pertemuan penting dengan pemimpin dunia, menandakan bahwa Indonesia kini semakin percaya diri dan disegani di kancah global.
Pada 11–12 Agustus 2025, Prabowo menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Peru, Dina Boluarte, di Jakarta. Pertemuan ini membuahkan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Data 2024 mencatat nilai perdagangan Indonesia-Peru baru sekitar USD 500 juta, angka yang jauh dari potensi sebenarnya. Dengan CEPA, kedua negara membuka lebar pasar di sektor pertanian, energi, perikanan, dan pertahanan. Peru bahkan menargetkan ekspor blueberry senilai USD 50 juta per tahun ke Indonesia. Bagi Haidar Alwi, kesepakatan ini adalah jembatan emas Indonesia menuju Amerika Latin.
Beberapa hari sebelumnya, 9 Agustus 2025, Prabowo menghadiri Singapore National Day Parade, sebuah simbol eratnya hubungan politik dan kepercayaan. Singapura tetap menjadi mitra dagang utama Indonesia, dengan total perdagangan 2024 mencapai USD 70 miliar. Haidar Alwi menekankan, memperkuat tali persaudaraan dengan negara tetangga adalah fondasi utama stabilitas kawasan.
Di ranah multilateral, Indonesia juga bergerak aktif. Pada 6-7 Juli 2025, Prabowo menghadiri KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Indonesia resmi menjadi anggota sejak Januari 2025, negara ASEAN pertama yang bergabung dengan blok ini. BRICS kini menguasai lebih dari 30% PDB global dan 40% populasi dunia. Menurut Haidar Alwi, keanggotaan ini memberi Indonesia kesempatan emas untuk menyuarakan aspirasi tentang tata kelola ekonomi dunia yang lebih adil. “BRICS adalah panggung bagi kita untuk menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton,” tegas Haidar Alwi.
Pada 20 Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengunjungi Jakarta untuk mempersiapkan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Berlin. Fokus utama adalah energi terbarukan, kecerdasan buatan (AI), pangan, dan Just Energy Transition Partnership (JETP). Bagi Haidar Alwi, fokus pada teknologi hijau ini krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi Eropa, tetapi juga produsen dengan transfer teknologi yang nyata.
Kedaulatan Ekonomi: Dari Pasal 33 ke Lapangan Kerja Nyata.
Haidar Alwi menegaskan, diplomasi hanya bermakna jika dirasakan manfaatnya oleh rakyat. “Jangan biarkan diplomasi hanya menjadi wacana di kalangan elite. Diplomasi harus membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat,” tegas Haidar Alwi.
Indonesia saat ini memiliki rasio utang pemerintah sekitar 39% terhadap PDB, masih di bawah batas aman 60%. Namun, Haidar Alwi mengingatkan agar utang tidak menjadi alasan untuk menggadaikan kemandirian ekonomi. Fondasi utamanya tetap Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.
Haidar Alwi menawarkan tiga pilar kedaulatan ekonomi:
1. Koperasi Tambang Rakyat (KTR): Memberdayakan rakyat sebagai pemilik manfaat tambang, bukan sekadar pekerja.
2. Hilirisasi Berbasis Rakyat: Membangun pusat pengolahan skala menengah dan kecil di daerah, agar nilai tambah tetap di dalam negeri.
3. Bank Komoditas Nusantara (BKN-HAC): Instrumen keuangan berbasis emas, nikel, dan hasil bumi untuk mengurangi ketergantungan pada utang berbunga tinggi.
Bagi Haidar Alwi, diplomasi ekonomi yang sejati adalah diplomasi yang menghadirkan pabrik-pabrik yang beroperasi di desa, lumbung pangan yang melimpah, dan sekolah-sekolah vokasi yang penuh dengan generasi muda yang terampil.
Persatuan Rakyat: Pilar Tak Tergantikan
Haidar Alwi menekankan bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukanlah sumber daya alam, melainkan persatuan rakyatnya. Tanpa persatuan, diplomasi sehebat apa pun akan sia-sia. Berbagai narasi global dapat digunakan sebagai alat pemecah belah, baik melalui rumor politik, spekulasi ekonomi, maupun kampanye sektarian.
“Jika kita bersatu, tidak ada rumor yang bisa menggoyahkan. Jika kita terpecah, isu sekecil apa pun bisa menghancurkan,” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi mengingatkan, sejarah telah membuktikan: persatuan adalah benteng kemerdekaan, dan perpecahan adalah jalan menuju penjajahan gaya baru.
Martabat, Kemandirian, dan Persatuan
Agustus 2025 menampilkan wajah baru Indonesia di panggung dunia: dari CEPA dengan Peru, parade kenegaraan di Singapura, forum BRICS di Brasil, hingga persiapan kerja sama teknologi dengan Jerman. Semua ini menunjukkan komitmen yang kuat: Indonesia ingin maju dengan bermartabat.
Bagi Haidar Alwi, ada tiga pilar yang tidak boleh diabaikan: martabat diplomasi, kemandirian ekonomi, dan persatuan rakyat. Inilah fondasi agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin di tengah perubahan dunia yang dinamis.
“Bangsa ini terlalu besar untuk diremehkan, dan terlalu kaya untuk dijajah lagi. Selama kita menjaga martabat, membangun kemandirian, dan merawat persatuan, masa depan Indonesia adalah masa depan yang gemilang,” pungkas Haidar Alwi. (Jalal dan Tim)
