Mengapa Hakim Tidak Berani Membebaskan Penyalahguna Narkotika Dari Sanksi Pidana?

baraNews

Sabtu, 1 Maret 2025 - 18:41 WIB

50440 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Kuasa Hukum dari perkara Nomor 840/Pid.sus/2024/Jkt.brt tidak habis pikir, mengapa majelis hakim tidak berani mengambil keputusan untuk memvonis bebas terhadap kedua Kliennya BK dan YS pada Selasa (25/2) siang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Padahal rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Januari 2025 sudah merekomendasikan untuk rehabilitasi maksimal 6 bulan sementara proses persidangan terus dilaksanakan sampai selesai.” Ungkap Yulia usai sidang vonis

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Yulia lebih lanjut, bahwa Tim Asesmen Terpadu terdiri dari pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta BNN mengadakan asesmen terhadap keduanya setelah adanya Penetapan dari Majelis Hakim yang meminta TAT untuk memberikan rekomendasi demi pertimbangan yuridis dari rekomendasi medis yang dilakukan.

Yulia pun mengatakan bagaimana gigihnya rekan Penasehat Hukum lain, Suta Widhya SH telah banyak bersurat ke berbagai instansi terkait. Mulai dari BNN Propinsi DKI Jakarta, BNN Pusat, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia,Kementerian Hukum, sampai ke Presiden Republik Indonesia.

“Isi surat mulai dari permintaan perlindungan hukum atas dakwaan dan Tuntutan yang tidak ada pasal 127 sebagai pasal alternatif, dan sehingga rekan saya Suta Widhya membuat pengajuan surat permintaan dibantu mendatangkan ahli, hingga pelaporan atas kinerja Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dianggap tidak tepat dalam menerapkan pasal 114 (1) juncto Pasal 112(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Saya awalnya berharap Majelis Hakim berani untuk memvonis 7 bulan untuk kedua terdakwa. Meski kami sadari apa yang dilakukan oleh kedua terdakwa tidak sah karena tanpa izin membeli zat adiktif terlarang golongan 1 bukan tanaman seberat 1 G,” aku Yulia.

“Namun kan ketentuan harus memakai izin Pihak Kementerian Kesehatan atau institusi lain juga tidak pernah didengar oleh para penyalah guna atau pun pecandu narkoba. Sehingga yang terjadi adalah peradangan gelap atau Ilegal?” Tanya Yulia heran.

Menurut Yulia lebih lanjut, bahwa Tim Asesmen Terpadu terdiri dari pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta BNN mengadakan eksaminasi terhadap keduanya setelah adanya Penetapan dari Majelis Hakim yang meminta TAT untuk memberikan rekomendasi demi pertimbangan yuridis dari rekomendasi medis yang dilakukan.

“Saya awalnya berharap Majelis Hakim berani untuk memvonis 7 bulan untuk kedua terdakwa. Meski kami sadari apa yang dilakukan oleh kedua terdakwa tidak sah karena tanpa izin membeli zat adiktif terlarang golongan 1 bukan tanaman seberat 1 G,” aku Yulia.

“Namun kan ketentuan harus memakai izin Pihak Kementerian Kesehatan atau institusi lain juga tidak pernah didengar oleh para penyalah guna atau pun pecandu narkoba. Sehingga yang terjadi adalah perdagangan gelap atau Ilegal?” Tanya Yulia heran.

Ke depan Yulia berharap aturan pidana kepada para penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi masuk ranah kurungan penjara. Mereka harus direhabilitasi, karena kesehatan mentalnya para pemakai dan pecandu dianggap tidak sama dengan manusia normal lainnya.

“Mestinya undang-undang kesehatan yang dipakai. Bukan pemidanaan. Bukankah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun memberikan amnesti kepada para Tahanan kasus narkoba khusus non pengedar dan produsen? Dan, jangan lupa Jaksa Agung Republik Indonesia pun mengharamkan mereka pelaku penyalahgunaan narkoba dan pecandu untuk dipenjara?” Tandas Yulia menutup penjelasannya ke awak media.

Jadi, benarkah keputusan majelis hakim yang tetap memidanakan terdakwa penyalahgunaan narkotika? Tergantung kasusnya. Jika terdakwa terbukti sebagai pecandu atau korban dan hakim tidak mempertimbangkan rehabilitasi, keputusan itu bisa dianggap kurang sesuai dengan semangat UU Narkotika. Sebaliknya, jika terdakwa adalah pengguna biasa tanpa faktor ketergantungan, pemidanaan adalah sah dan benar secara hukum. Yang pasti, UU memberikan fleksibilitas kepada hakim, tetapi keadilan substantif—bukan hanya formal—harusnya jadi pertimbangan utama. Tanpa detail kasus spesifik, sulit menilai “kebenaran” putusan secara mutlak.

Berita Terkait

Keadilan di Batam Mati? Wartawan Dibungkam, Kartel Rokok Tanpa Cukai Malah Diberi Karpet Merah
Dugaan Tahanan Perempuan Hamil di Sel Polsek Dompu Berbuntut Pemeriksaan Kapolsek dan Enam Anggota
Press Release KRYD Oktober 2026: Kapolres Simalungun Ungkap Tiga Kasus 3C, Pelaku Pencurian Diringkus hingga Labuhan Batu dan Batu Bara
4 Anak di Bawah Umur Dijadikan PSK Online di Solo, Dipaksa Layani 10 Pria Sehari Iming-iming Gaji Rp 5,5 Juta
Dari Sungai yang Tercemar hingga DPRD Terlibat: Skandal Kejahatan Terorganisasi di Balik Tambang Emas Ilegal Sekadau
Skandal Mobil Dinas DPRD Jambi: Pengakuan Penumpang Wanita Tanpa Busana yang Kabur karena Didatangi Dua Pria
Skandal di Jantung Pertahanan: Rumah Dinas TNI di Cijantung Diduga Disulap Jadi Markas Judi Online
Seorang Guru SMP di Tangerang Diduga Lecehkan Siswinya

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:30 WIB

*Yakini Asli, Padil: Tapi Harus Ketemu Bistamam Dulu Biar Makin Yakin*

Rabu, 18 November 2026 - 12:28 WIB

Klarifikasi Video Viral Ibu-Ibu di Rohil: Kepala BKPSDM Yulisma Sebut Itu Latihan Vokal Resmi Jelang Pelantikan, Bukan Hiburan Malam

Rabu, 18 November 2026 - 10:50 WIB

Rumahnya Disebut Sarang Judi Capsa, Koseng Berikan Klarifikasi: Itu Tidak Benar, Bangunan Sedang Direnovasi

Selasa, 17 November 2026 - 11:09 WIB

Suara Pendukung Dianulir, Kuasa Hukum Yahya Harahap dan Niswan Tuntut Penghitungan Ulang di TPS 01 dan 03

Sabtu, 14 November 2026 - 18:03 WIB

Batam Disorot Dugaan Peredaran Rokok Ilegal, Manchester, PSG, R7 BOL dan Rave Jadi Perhatian Publik

Jumat, 13 November 2026 - 10:29 WIB

Pin Emas Tak Berarti Tanpa Keadilan Bagi Petani LBH Bandar Lampung Desak Tuntaskan Kasus Sripendowo

Jumat, 13 November 2026 - 08:28 WIB

Jumat Berkah, Ketua Bhayangkari Cabang Bulukumba Ikut Bagikan Makanan Gratis.

Jumat, 13 November 2026 - 04:49 WIB

Jumat Bersih, Kapolres Bulukumba Bersama Personel Gelar Korvey Bersihkan Mako

Berita Terbaru