JAKARTA | Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pidatonya di acara Ekspos Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI pada Senin (10/8/2026) di Jakarta. Megawati menilai menu yang disajikan dalam program tersebut belum cukup bervariasi, dan menyarankan agar hidangan khas Nusantara seperti rendang dapat dimasukkan agar memberikan alternatif yang lebih beragam bagi para siswa penerima manfaat.
Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan secara langsung telah menyampaikan masukan tersebut kepada Presiden Prabowo. Ia menyoroti kebiasaan penyajian menu yang cenderung sama dan mengingatkan pentingnya memanfaatkan keragaman kuliner Indonesia untuk meningkatkan selera sekaligus nilai gizi pada program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
Tidak hanya soal variasi menu, Megawati juga menyinggung realisasi anggaran pada program MBG. Secara khusus, ia menyoroti praktik di lapangan, termasuk di wilayah Papua, di mana ditemukan nominal anggaran makan yang hanya berkisar Rp5.000 per porsi. Menurutnya, nilai tersebut sangat minim dan dikhawatirkan tidak mampu memenuhi standar kecukupan gizi harian anak-anak sekolah. Ia mempertanyakan bagaimana kualitas dan kecukupan nutrisi makanan bisa terjamin dengan alokasi anggaran di bawah rata-rata tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain mengkritisi program MBG, Megawati juga menaruh perhatian pada kebijakan pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintah pusat. Ia menilai pemangkasan anggaran daerah berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mengelola program-program yang berpihak pada kebutuhan masyarakat setempat. Menurutnya, sentralisasi kebijakan tanpa pertimbangan konteks dan karakteristik masing-masing daerah dapat membawa dampak langsung pada pelayanan publik serta pencapaian pembangunan di tingkat lokal.
Megawati berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan masukan dan temuan di lapangan dalam mengevaluasi kebijakan anggaran, baik untuk program MBG maupun kebijakan fiskal secara umum. Ia menegaskan perlunya sinergi dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program nasional seperti MBG betul-betul membawa manfaat optimal bagi seluruh siswa di Indonesia dan tidak menimbulkan masalah baru di daerah. (*)
