Jakarta – Hasan Nasbi resmi diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero). Penunjukan ini berdasarkan keputusan pemegang saham dan Menteri BUMN, yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.055/DI-DAM/DO/2025.
“Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Sabtu (20/9/2025).
Hasan bakal bergabung bersama jajaran komisaris lainnya untuk mengawasi, memberikan masukan strategis, serta menjaga tata kelola PT Pertamina sebagai salah satu BUMN energi terbesar di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan ditunjuknya Hasan Nasbi, susunan Dewan Komisaris Pertamina kini terdiri dari Mochamad Iriawan yang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama, serta para komisaris yang terdiri dari Hasan Nasbi, Heru Pambudi, Bambang Suswantono, Nanik Sudaryati Deyang, Condro Kirono, dan Raden Adjeng Sondaryani.
Penunjukan Hasan Nasbi menjadi sorotan karena latar belakangnya yang cukup beragam, mulai dari dunia aktivisme, akademik, hingga pemerintahan.
Hasan lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 11 Oktober 1979. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dan meraih gelar sarjana Ilmu Politik pada tahun 2004.
Saat masih mahasiswa, Hasan aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sempat menjabat sebagai Ketua HMI Komisariat UI pada tahun 2000. Pengalaman ini membentuk dasar kepemimpinannya di bidang politik dan organisasi.
Ia juga tercatat sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka, yang fokus dalam isu sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hasan bahkan pernah menjadi sekretaris Dr. Harry Albert Poeze, peneliti Belanda yang dikenal luas karena kajiannya tentang Tan Malaka.
Di bidang komunikasi publik, Hasan pernah menjadi redaktur Buletin Madilog: Media Pembelajaran Masyarakat, yang diterbitkan di lingkungan kampus UI dan berkontribusi dalam diskursus pemikiran kritis mahasiswa.
Sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina, Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO). Di posisi tersebut, ia menjadi bagian penting dalam pengelolaan komunikasi strategis pemerintah pusat.
Pengalamannya di dunia komunikasi dan strategi publik ini dinilai relevan dengan tantangan yang dihadapi Pertamina sebagai BUMN yang perlu menjaga kepercayaan publik di tengah sorotan berbagai isu energi.
Penempatan Hasan Nasbi dalam jajaran Komisaris Pertamina disebut sebagai langkah memperkuat peran strategis dewan dalam pengawasan, terutama di aspek komunikasi dan hubungan antar stakeholders. Pengalaman di bidang politik, organisasi, dan pemerintahan diharapkan mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak – mulai dari pemerintah, pemegang saham, hingga masyarakat luas.
Keputusan ini juga menjadi bagian dari dorongan untuk menempatkan figur potensial dengan rekam jejak kontribusi publik yang kuat di tubuh BUMN strategis. Hasan Nasbi diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam mendukung transformasi Pertamina dan meningkatkan kinerja perusahaan energi nasional tersebut.
