JAKARTA- Polemik PSN PIK 2 yang masih berlangsung tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan rekomendasi meminta pemerintah untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimiliki Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 yang berlangsung selama tiga hari, 17-19 Desember 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
“Rekomendasi ini sangat kami sesalkan keluar dari lembaga alim ulama yang seharusnya meniadi problem solver atau penyelesai masalah malah menjadi trouble maker atau pembuat masalah. Karena rekomendasi ini jadi legitimasi dan amunisi bagi pihak-pihak yang anti pemerintah untuk menyerang kebijakan pemerintah pusat. Padahal, Pemerintah Pusat punya maksud baik untuk memberdayakan aset tanah milik negara, milk Perhutani, demi kepentingan bangsa dan negara di Tangerang, Banten dengan diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang dikenal dengan kawasan PSN PIK 2,” ujar Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi`i Mukhlis atau Cak Ofi dalam siaran persnya.
Lebih lanjut, Cak Ofi menyatakan harapannya agar MUI dapat mengevaluasi kembali rekomendasi tentang PSN PIK 2 yang terlihat dibuat terburu-buru tanpa tabayyun atau melakukan verifikasi dan investigasi di lapangan untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif dari semua pihak, bukan hanya satu pihak saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika MUI tidak membatakan, menarik rekemondasinya tentang PSN PIK 2, itu sama saja memperkuat citra MUI sebagai lembaga pembuat masalah. Lihat saja polemiknya hari ini sudah nggak karu-karuan. Masyarakat pecah, konflik horisontal setiap saat bisa terjadi karena informasi yang didapat tentang PSN PIK 2 tidak utuh dan menyesatkan, MUI bukannya menengahi malah menjadi bagian dari konflik tersebut. Jika konflik antar masyarakat terjadi, apa MUI mau tanggung jawab? ” Pungkas Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara BKN), Muhammad Rofi`i Mukhlis atau Cak Ofi dalam siaran persnya.
