Magelang – Sebuah video promosi wisata Candi Borobudur yang diproduksi dan disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi pemerintah menuai polemik dan kecaman dari berbagai kalangan, khususnya ormas Islam di Magelang, Jawa Tengah. Video berdurasi singkat tersebut menampilkan seorang anak kecil mengenakan kebaya khas budaya Hindu yang memperkenalkan kemegahan Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Namun, yang menjadi sorotan tajam warganet bukan pada visual atau promosi pariwisatanya, melainkan narasi yang dianggap menyentil dan menyinggung umat Islam.
Dalam potongan video yang kini viral di berbagai platform digital, anak perempuan tersebut menyebut bahwa mengunjungi Candi Borobudur jauh lebih murah dibandingkan naik haji ke Mekkah. Pernyataan ini memicu polemik karena dianggap membandingkan secara tidak patut antara wisata budaya dan ibadah yang merupakan rukun Islam kelima. Narasi tersebut dianggap tidak sensitif terhadap keyakinan umat Muslim dan dinilai menyulut sentimen keagamaan yang tidak perlu.
Merespons viralnya video tersebut, ormas-ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Jihad Islam (FJI), dan Laskar Islam Magelang langsung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pariwisata setempat pada Kamis, 5 Juni 2025. Massa yang berjumlah ratusan orang membawa spanduk dan poster bertuliskan kecaman terhadap isi video dan tuntutan agar pejabat yang bertanggung jawab segera dicopot. Mereka menilai video tersebut bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjalin harmonis di Magelang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Ustaz Farid Ahmad, dalam orasinya menyebut bahwa perbandingan semacam itu tidak pantas dilakukan, apalagi dalam konteks promosi wisata yang seharusnya netral dan inklusif. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak Dinas Pariwisata dan pembuat video tersebut. “Kami umat Islam tersinggung. Ibadah haji adalah rukun Islam, bukan komoditas yang bisa dibandingkan dengan wisata. Kami minta penanggung jawab ditindak,” ujarnya dengan tegas.
Aksi massa tersebut berlangsung cukup kondusif dengan pengamanan ketat dari aparat Polres Magelang. Sejumlah perwakilan demonstran kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang untuk melakukan dialog. Dalam pertemuan itu, pihak dinas menyatakan akan mengevaluasi konten promosi yang sudah beredar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi mengenai apakah video tersebut akan ditarik dari peredaran atau tidak.
Sementara itu, warganet terus ramai memperbincangkan isu ini di media sosial. Banyak di antaranya yang mengecam narasi video tersebut dan meminta agar promosi pariwisata tidak dibumbui dengan perbandingan agama. Tagar #BorobudurSindirIslam dan #StopNarasiPemisah sempat menjadi trending topic di platform X (dulu Twitter) sepanjang Kamis sore.
Kontroversi ini kembali membuka diskusi publik soal batasan etika dalam produksi konten promosi pariwisata yang melibatkan unsur budaya dan agama. Pengamat komunikasi budaya dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Reni Susanti, menyatakan bahwa sensitivitas publik terhadap isu-isu keagamaan harus menjadi pertimbangan utama dalam produksi konten promosi. “Membandingkan kegiatan spiritual dan ibadah dengan destinasi wisata, betapapun niatnya promosi, sangat tidak elok. Ini pelajaran besar bagi semua pihak agar lebih bijak dan sensitif,” ujarnya dalam wawancara terpisah.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pembuat video maupun kementerian terkait. Dinas Pariwisata Magelang hanya menyatakan bahwa mereka akan melakukan koordinasi dengan pihak pembuat konten serta memanggil tim kreatif untuk dievaluasi. Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan lintas agama menyerukan agar semua pihak tetap tenang dan tidak terpancing provokasi.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa dalam keberagaman Indonesia, setiap pesan publik harus dirancang dengan pertimbangan matang dan tidak menimbulkan polemik yang tidak perlu. Promosi pariwisata seyogianya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu perpecahan. (*)
