JAKARTA | Polda Jawa Barat mengamankan dua warga berusia 40 dan 49 tahun yang diduga mengunggah komentar provokatif di media sosial terkait pidato Presiden Prabowo Subianto. Penangkapan berlangsung di dua lokasi berbeda di wilayah Jawa Barat setelah polisi menilai unggahan kedua netizen tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.
Komentar yang menjadi dasar penangkapan antara lain berisi opini negatif mengenai isi pidato presiden, serta unggahan yang dianggap bernada ancaman, salah satunya berupa penyebutan koordinat lokasi iring-iringan kendaraan kepala negara. Aparat menyebut tindakan tersebut telah melanggar aturan penyebaran informasi yang mengandung unsur ancaman dan dapat ditindak berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang penggunaan media digital.
Tindak lanjut yang diambil kepolisian menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah pengamat menilai bahwa ujaran bernada ancaman di media sosial kerap tidak disertai niat apalagi kemampuan nyata untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap presiden. Selain itu, dengan pengamanan yang melekat pada kepala negara, realisasi ancaman semacam itu dianggap nyaris mustahil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu kritik juga disampaikan dalam kanal YouTube Seword TV, yang menyorot bahwa narasi di media sosial, terutama di tengah iklim demokrasi, semestinya tidak mudah dikriminalkan jika tidak benar-benar membahayakan ketertiban umum. Dalam tayangan tersebut, pengulas menyebut bahwa kontroversi dan kritik warga di media sosial merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi, selama tidak diikuti aksi nyata yang berpotensi menimbulkan kekerasan.
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, kegaduhan di ruang digital seharusnya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Banyak pihak menekankan pentingnya membedakan antara kritik, opini, dan ancaman nyata dalam konteks demokrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintahan, termasuk pidato presiden, merupakan bagian dari ekspresi warga negara yang dijamin dalam konstitusi.
Penangkapan dua warga ini menimbulkan kekhawatiran terkait masa depan kebebasan berpendapat di Indonesia. Berbagai pihak mengingatkan agar penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus terkait ujaran di media sosial, dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan hak dasar masyarakat untuk menyampaikan kritik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari kepolisian mengenai proses hukum yang dijalani kedua warga, sementara desakan publik agar prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional tetap menjadi acuan utama penanganan kasus serupa semakin mengemuka. (*)
