Jakarta | Dalam sebuah diskusi mendalam yang disiarkan melalui kanal Mahfud MD Official pada 25 Oktober 2026, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama budayawan Muhammad Sobari melontarkan kritik keras terhadap pola kepemimpinan nasional saat ini. Keduanya menyoroti fenomena kepemimpinan yang dinilai lebih mengedepankan retorika dibandingkan aksi nyata serta hilangnya otentikasi diri pada figur pimpinan negara.
Mahfud MD menekankan bahwa pemerintah saat ini kerap terjebak dalam model kepemimpinan yang hanya berbasis pada pidato atau leadership by words. Ia mengkritik keras minimnya kendali detail terhadap realitas di lapangan, yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi dan kebijakan yang tidak tepat sasaran, seperti program makan bergizi gratis dan tata kelola koperasi yang dinilai jauh dari semangat dasar pendiri bangsa. Menurut Mahfud, kurangnya kontrol terhadap bawahan membuat informasi yang diterima pemimpin sering kali bias dan tidak mencerminkan penderitaan rakyat yang sesungguhnya.
Senada dengan hal tersebut, Muhammad Sobari menegaskan bahwa seorang pemimpin seharusnya mampu bersikap jujur dan otentik. Ia menyoroti kegagalan figur-figur kekuasaan dalam menampilkan jati diri yang asli, yang justru tertutupi oleh upaya pencitraan yang berlebihan. Sobari menilai bahwa Prabowo Subianto, dalam pengamatannya, cenderung menunjukkan gaya kepemimpinan yang megalomanik dan enggan mendengarkan masukan dari kaum intelektual. Ia menyayangkan posisi kaum intelektual yang kini justru terkesan harus mengetuk pintu penguasa, alih-alih menjadi mitra kritis yang memberikan arah substansial bagi pembangunan bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, diskusi tersebut juga menyoroti masalah integritas moral, termasuk kontroversi ijazah yang sempat menjadi perbincangan publik. Mahfud menegaskan bahwa secara etis dan moral, hal ini merupakan persoalan serius yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan argumen teknis hukum di mahkamah, melainkan harus dipandang sebagai krisis moralitas kepemimpinan. Keduanya sepakat bahwa Indonesia merupakan milik seluruh rakyat dan bukan properti pribadi segelintir elite yang merasa berhak mengatur tanpa memedulikan hati nurani publik.
Dalam refleksi mengenai sosok pemimpin ideal, mereka merindukan gaya kepemimpinan yang seperti almarhum Gus Dur, yang mampu merangkul berbagai pihak melalui humor dan kearifan, serta memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu merasa malu atau minder. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut menjadi ruang bagi keduanya untuk mengingatkan kembali bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang tidak merasa paling berjasa dan tetap membumi di tengah mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat.
