JAKARTA, 20 Juni 2026 – Gagasan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias kembali menjadi perhatian publik. Forum Juang Ono Niha menggelar Seminar Nasional bertajuk “Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias: Peluang Emas Pembangunan atau Tantangan Baru?”di Ruang Seminar Lantai 3 Gedung AB Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Seminar tersebut dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan pemuda asal Kepulauan Nias. Kegiatan ini menjadi forum diskusi untuk mengkaji berbagai aspek terkait pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, mulai dari peluang percepatan pembangunan hingga tantangan yang harus dihadapi apabila pemekaran wilayah tersebut terwujud.
Dalam sambutannya sebagai keynote speaker dan Tokoh Nasional, Firman Jaya Daeli, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Firman, pembentukan daerah otonom baru bukan sekadar pemisahan wilayah administratif, tetapi harus menjadi sarana untuk mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan memperkuat pembangunan yang berkeadilan.
“Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus diletakkan dalam kerangka konstitusional untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, memotong jalur birokrasi, dan mengoptimalkan pelayanan publik. Ini merupakan momentum bersejarah yang membutuhkan kesiapan regulasi, tata kelola pemerintahan, dan komitmen bersama seluruh elemen Ono Niha,” ujar Tokoh Nasional ini.
Pada sesi pemaparan materi, Dr. Saroziduhu Zebua, M.M., yang mewakili Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), menyampaikan materi mengenai peluang pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dalam percepatan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa status sebagai provinsi baru akan memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan terfokus. Potensi sektor pariwisata bahari, perikanan, ekonomi maritim, serta pembangunan infrastruktur diyakini dapat berkembang lebih optimal melalui kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Meski demikian, Saroziduhu mengingatkan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan fiskal daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kualitas tata kelola pemerintahan.
“Tanpa tata kelola yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, pemekaran berpotensi menjadi beban fiskal tanpa memberikan dampak pembangunan yang signifikan,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat dan pengamat sosial-politik, Drs. Idealisman Dachi, mengulas aspek sosial, budaya, dan politik dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Menurutnya, keberhasilan pemekaran tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan administratif, tetapi juga oleh persatuan seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai pembentukan provinsi baru akan menjadi ujian bagi kematangan politik masyarakat Kepulauan Nias dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama.
“Peluang besar ini hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan berbagai organisasi mampu mengesampingkan ego sektoral dan bersatu dalam satu visi pembangunan,” ujarnya.
Dari kalangan pemuda, Berkat Sama Hulu, S.H., menekankan pentingnya peran mahasiswa dan generasi muda dalam mengawal masa depan Kepulauan Nias. Ia menyebut mahasiswa dan pemuda harus menjadi agen perubahan yang aktif memberikan gagasan, inovasi, serta pengawasan terhadap kebijakan publik.
Menurut Berkat, keberhasilan pembangunan daerah pada masa depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki saat ini.
“Mahasiswa dan pemuda harus mempersiapkan diri melalui peningkatan kapasitas, penguasaan teknologi, serta penguatan literasi agar mampu berkontribusi nyata bagi masa depan Kepulauan Nias,” katanya.
Selain menjadi ruang pertukaran gagasan, seminar tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya adalah penyusunan kajian akademik dan *blueprint* pembangunan Provinsi Kepulauan Nias, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sektor unggulan seperti pariwisata dan perikanan, percepatan pembangunan infrastruktur antarpulau, serta penguatan komunikasi politik dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Forum Juang Ono Niha menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias secara konstitusional dan berkelanjutan. Melalui seminar nasional ini, diharapkan terbangun kesamaan visi serta langkah strategis dalam memperjuangkan masa depan Kepulauan Nias yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
