Jakarta, Juni 2026, Wakil Sekretaris Cabang GMKI Jakarta, Berkat Sama Hulu, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi nasional yang ditandai oleh meningkatnya beban hidup masyarakat, melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari semangat reformasi dan amanat konstitusi.
Menurut Berkat, pemerintah seharusnya memusatkan perhatian pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, mulai dari stabilitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penguatan kualitas pelayanan publik. Namun, berbagai dinamika yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan yang ditempuh negara.
“Kami melihat rakyat terus menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Harga kebutuhan hidup meningkat, kesempatan kerja belum merata, sementara berbagai persoalan kesejahteraan masih menjadi tantangan besar. Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir secara nyata untuk melindungi dan memperkuat kehidupan masyarakat,” ujar Berkat Sama Hulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di bidang hukum, GMKI Jakarta menegaskan pentingnya penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi secara konsisten. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan prinsip keadilan, independensi, dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
“Hukum tidak boleh kehilangan wibawa di hadapan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi. Negara hukum harus memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Dalam aspek demokrasi, GMKI Jakarta menilai bahwa kritik dan partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang demokrasi harus dijaga agar tetap sehat, terbuka, dan memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab.
“Demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana negara menghormati suara rakyat, membuka ruang partisipasi publik, dan menerima kritik sebagai bagian dari mekanisme perbaikan,” lanjut Berkat.
Selain itu, GMKI Jakarta juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, serta memastikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sebagai organisasi kader dan gerakan mahasiswa, GMKI Jakarta menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal jalannya demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, serta memastikan bahwa arah pembangunan Indonesia tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
“Kami percaya bahwa masa depan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh kepentingan segelintir pihak. Masa depan Indonesia harus dibangun di atas nilai keadilan, demokrasi, supremasi hukum, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mahasiswa dan masyarakat sipil harus tetap kritis, aktif, dan berani menyuarakan kebenaran demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.” Tutupnya.
