Jakarta, 19 Juni 2026 – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam POROS PEMUDA PEDULI INDONESIA menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (19/06/2026). Aksi tersebut semula direncanakan berlangsung di depan Istana Negara, namun karena adanya pengamanan dan pembatasan akses oleh aparat keamanan, massa aksi kemudian mengalihkan lokasi penyampaian aspirasi ke kawasan Silang Selatan Monas.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tema besar *“Hentikan Pemborosan Anggaran Negara, Tolak Militerisme di Ranah Sipil, dan Wujudkan Transparansi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)”*. Melalui aksi damai ini, para peserta menyampaikan kritik dan tuntutan kepada pemerintah terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), praktik keterlibatan unsur militer dalam ranah sipil, serta transparansi pengadaan alat utama sistem senjata, khususnya pengadaan rudal BrahMos.
Koordinator aksi Abraham Opem menyampaikan bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang secara langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut massa aksi, setiap kebijakan yang menggunakan dana publik harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran negara agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain isu anggaran, peserta aksi juga menyoroti kecenderungan semakin luasnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai urusan sipil. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang demokrasi, melemahkan supremasi sipil, serta mengaburkan batas fungsi pertahanan negara dengan urusan pemerintahan sipil. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk tetap menjaga semangat reformasi dan memastikan adanya pembagian peran yang jelas antara institusi sipil dan institusi pertahanan.
Massa aksi juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana maupun proses pengadaan rudal BrahMos. Mereka menilai bahwa pengadaan sistem persenjataan dengan nilai anggaran yang besar harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah didesak untuk menjelaskan secara transparan dasar kebijakan, urgensi kebutuhan, mekanisme pengadaan, serta rincian penggunaan anggaran dalam proyek tersebut guna menghindari munculnya spekulasi dan ketidakpercayaan publik.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di lokasi aksi, POROS PEMUDA PEDULI INDONESIA menyampaikan enam tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
2. Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik militerisme dalam ranah sipil dan menjaga prinsip supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi serta menghentikan kebijakan pembelian rudal BrahMos yang dinilai membebani keuangan negara dan perlu dikaji kembali efektivitas maupun urgensinya.
4. Mendesak pemerintah untuk mengungkap secara transparan seluruh detail proses pengadaan rudal BrahMos, termasuk dasar penetapan harga, mekanisme pembelian, dan alasan adanya perbedaan harga dibandingkan pengadaan dengan spesifikasi serupa.
5. Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi rakyat dibandingkan program-program yang dinilai kurang mendesak.
6. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh proses pengadaan pertahanan negara serta menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui aksi ini, POROS PEMUDA PEDULI INDONESIA menegaskan bahwa kritik dan tuntutan yang disampaikan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Organisasi tersebut menilai bahwa negara harus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik dilakukan secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Aksi berlangsung secara damai dengan penyampaian orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta seruan kepada pemerintah untuk membuka ruang dialog yang konstruktif terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Kami akan terus mengawal penggunaan anggaran negara, menjaga prinsip supremasi asipil, serta mendorong transparansi dalam setiap kebijakan publik demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat,” tegas perwakilan massa aksi.
