Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menyebut CBP bukan hanya soal menumpuk stok, tetapi juga sebagai instrumen intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan masyarakat.
“CBP berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga, pasokan, dan akses pangan masyarakat,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, pengelolaan CBP yang dijalankan oleh Perum Bulog merupakan mandat resmi dari Bapanas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“CBP harus dikelola dengan hati-hati, tidak hanya dari sisi kuantitas tapi juga kualitas. Beras yang disalurkan, baik untuk bantuan pangan, intervensi pasar, maupun penanganan bencana, harus selalu layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” tegas Arief.
Ia menambahkan, keberadaan Perpres 125/2022 juga telah memperkuat sinergi antara Bapanas dan Perum Bulog dalam menjalankan fungsi stabilisasi pangan. Dengan dasar hukum ini, CBP diarahkan sebagai alat kebijakan yang berfungsi langsung untuk menjaga daya beli rakyat dan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi sektor pangan.
“Kalau stok beras hari ini mencapai 3,9 juta ton dan itu sangat aman, maka melihat dinamika pasokan dan harga sekarang, saatnya Bulog terus menggencarkan penyaluran, baik itu untuk program SPHP, bantuan pangan, maupun penanganan bencana,” ujar Arief.
Sepanjang tahun 2025 hingga 17 September, Arief menyebut total realisasi penyaluran CBP telah mencapai 798,8 ribu ton dengan rincian:
- Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan): 374,8 ribu ton
- Beras bantuan pangan (alokasi Juni dan Juli): 365,5 ribu ton
- Program golongan anggaran: 60,1 ribu ton
- Tanggap darurat: 418 ton
Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program bantuan pangan beras untuk Oktober dan November, masing-masing sebanyak 365,5 ribu ton. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Apabila dibutuhkan, nantinya bantuan pangan beras bisa tetap berlanjut di Desember, sesuai hasil evaluasi pemerintah,” tutup Arief.
Saat ini, CBP menjadi garda terdepan dalam penguatan sistem pangan nasional di tengah tantangan cuaca ekstrem dan ketidakpastian global. Pemerintah menekankan pentingnya kepercayaan publik yang dibangun melalui penyaluran beras yang tepat sasaran dan berkualitas.
