JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan kebersihan wilayah. Hal ini disampaikan Tito dalam keterangan tertulis usai peninjauan pelaksanaan tugas Satpol PP, Kamis (18/9/2025).
Tito menyebutkan, sejak dibentuk pada 1948 di Yogyakarta, Satpol PP telah menjadi instrumen penting dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini terdapat lebih dari 122.000 personel Satpol PP di seluruh Indonesia, diperkuat oleh lebih dari 1,25 juta anggota Satlinmas. Dengan jumlah personel yang besar, kekuatan ini dinilai berpotensi menopang stabilitas keamanan nasional jika dikelola secara tepat.
“Saya mengharapkan peran strategis Satpol PP dan Satlinmas bukan hanya dalam menjaga ketertiban, tetapi juga dalam mendukung program-program pembangunan, termasuk kebersihan dan ketahanan masyarakat,” ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti pentingnya reaktivasi sistem keamanan swakarsa di lingkungan masyarakat melalui penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Menurutnya, upaya pencegahan keamanan jauh lebih penting daripada penindakan, dan keamanan harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni tingkat RT dan RW.
Selain aspek pengamanan, Tito menegaskan bahwa Satpol PP dan Satlinmas perlu mengambil peran aktif dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB). Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia, yang berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem laut.
“Satpol PP perlu aktif menegakkan aturan kebersihan lingkungan sekaligus membantu penataan kota dari aspek visual, termasuk pengawasan terhadap baliho dan spanduk liar yang merusak keindahan kota,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya mengelola masalah sampah secara sistemik, Tito menyebut dua pendekatan yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah bersama Satpol PP. Pertama adalah pendekatan Waste-to-Energy (WtE) yang mengandalkan teknologi pembakaran sampah menjadi sumber energi. Kedua adalah pendekatan berbasis masyarakat melalui pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan kembali bahan yang masih bisa didaur ulang.
“Metode kedua ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, dan di situlah peran Satpol PP dan Satlinmas dapat lebih dioptimalkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Tito juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas umum yang layak, khususnya toilet publik yang bersih, sebagai bagian dari standar pelayanan dasar dan wajah daerah di mata masyarakat maupun wisatawan.
“Toilet publik harus bersih, kering, tidak bau, dan memiliki air yang selalu mengalir. Fasilitas ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman,” jelasnya.
Tito mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi bersama Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta estetika wilayah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga oleh tata kelola lingkungan dan keamanan sosial yang baik.
