KARO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Kepala Kejari Darwis Burhansyah, SH. MH., kembali mencatat prestasi dalam penegakan hukum kasus korupsi. Langkah ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti dari pelaku tindak pidana korupsi.
Selasa (12/8/2025), Kejari Karo menerima penyerahan uang sebesar Rp 991.581.202,99 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lebih) dari keluarga terdakwa Trisakti Sinuhaji. Uang tersebut merupakan pembayaran pengganti kerugian keuangan negara terkait kasus korupsi penyaluran dan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, pada tahun 2022. Penyerahan berlangsung di Kantor Kejari Karo, Kabanjahe.
“Kami menerima penitipan uang pengganti dari keluarga terdakwa Trisakti Sinuhaji, yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan. Pembayaran ini merupakan pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa,” jelas Kajari Karo Darwis Burhansyah didampingi Kasi Intel Dona Martinus Sebayang dan Kasi Pidsus Renhard Harve Sembiring kepada ADHYAKSAdigital, Rabu (13/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jumlah titipan tersebut sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara nomor PE.04.03/LHP-122/PW02/5.2/2025 tanggal 21 Mei 2025.
Dalam kasus dugaan korupsi penyaluran pupuk bersubsidi ini, Kejari Karo telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Trisakti Sinuhaji, pemilik kios sekaligus pengecer pupuk bersubsidi; Rinton Karo Sekali, tim verifikasi dan validasi (Verval) Kecamatan Merek; dan Ismayani Haloho, tim Verval Kecamatan Merek.
Kasi Pidsus Renhard Harve Sembiring menjelaskan, proses persidangan terhadap ketiga tersangka masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. “Hingga saat ini, sidang sudah berjalan sepuluh kali, dengan frekuensi dua kali dalam seminggu,” ungkapnya.
Darwis Burhansyah menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan proses pidana bagi pelaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
“Komitmen kami beserta jajaran tidak hanya memberantas tindak pidana korupsi, tetapi juga memulihkan keuangan negara. Pengembalian kerugian ini menjadi bagian penting dalam upaya meminimalkan dampak korupsi terhadap perekonomian negara,” tegas Kajari asal Bandung, Jawa Barat, ini.
Langkah Kejari Karo ini mendapat apresiasi karena menunjukkan perpaduan antara penegakan hukum yang tegas dengan pemulihan kerugian negara, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan fasilitas publik dan dana rakyat. (*)
