Menteri ATR: Hilirisasi Jadi Bagian dari Astacita Presiden Prabowo

baraNews

Kamis, 16 Januari 2025 - 17:38 WIB

50186 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan hilirisasi merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Hilirisasi ini bagian dari program prioritas dan Astacita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Menteri ATR, Kamis (16/1/25).

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung hilirisasi, terlebih lagi hilirisasi di bidang energi. “Karena itu kita harus mendukung hilirisasi, apalagi hilirisasi di sektor energi. Jadi ini dobel prioritas. jadi prioritasnya yang pertama adalah energi dan kedua adalah hilirisasi,” lanjut Menteri ATR.

Kementerian ATR/BPN pun akan merumuskan apa saja yang menjadi kewenangannya. “Kami pasti akan merumuskan apa saja yang menjadi kewenangan Kementerian ATR. Yang pertama pasti mengenai informasi tanah, kemudian penyediaan tanah, asas dimensi tata ruang, lalu mempercepat proses-proses perizinan yang berkaitan dengan dunia pertanahan. Supaya apa? Supaya kata kuncinya masalah hilirisasi adalah percepatan, kemudian ada hasil dan sebagainya,” jelas Menteri ATR.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai informasi, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Dalam Satgas tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut, menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.

(ndt/hn/nm)

Berita Terkait

Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Sri Haryati: Siap Membangun Hubungan Dan Kerjasama Dengan Stakeholder
Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga
Peningkatan kapasitas Satgas Pol PP kota Bandung,membangun Kompetensi Kesiapsiagaan dan Profesionalis
Drama Perjalanan 8 Tahun Rakyat Menuntut Hak Ganti Rugi Jalan Tol di Lamsel Tak Dibayarkan, Sila Ke 5 Pancasila Jadi Slogan Belaka
Kasad Pimpin Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI AD
Program Prioritas Musrenbang Cikarang Utara Mendapat Dukungan Dari Wakil Bupati Terpilih Asep Surya Atmaja
LSM BASMI TANTANG KEJAKSAAN TENTANG KEBOCORAN ANGGARAN
Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba Kapolri Terima Audensi Imipas

Berita Terkait

Senin, 17 Februari 2025 - 02:43 WIB

Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Sri Haryati: Siap Membangun Hubungan Dan Kerjasama Dengan Stakeholder

Minggu, 16 Februari 2025 - 05:45 WIB

Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga

Sabtu, 15 Februari 2025 - 07:45 WIB

Peningkatan kapasitas Satgas Pol PP kota Bandung,membangun Kompetensi Kesiapsiagaan dan Profesionalis

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:11 WIB

DPP KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Nilai Rp. 3,9 M di Dinas BMBK Lampung Tengah Ke KEJATI Lampung

Jumat, 14 Februari 2025 - 19:43 WIB

Kasad Pimpin Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI AD

Jumat, 14 Februari 2025 - 18:14 WIB

Program Prioritas Musrenbang Cikarang Utara Mendapat Dukungan Dari Wakil Bupati Terpilih Asep Surya Atmaja

Jumat, 14 Februari 2025 - 16:04 WIB

LSM BASMI TANTANG KEJAKSAAN TENTANG KEBOCORAN ANGGARAN

Jumat, 14 Februari 2025 - 14:11 WIB

Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba Kapolri Terima Audensi Imipas

Berita Terbaru

Daerah

Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga

Minggu, 16 Feb 2025 - 05:45 WIB