Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan hilirisasi merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Hilirisasi ini bagian dari program prioritas dan Astacita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Menteri ATR, Kamis (16/1/25).
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung hilirisasi, terlebih lagi hilirisasi di bidang energi. “Karena itu kita harus mendukung hilirisasi, apalagi hilirisasi di sektor energi. Jadi ini dobel prioritas. jadi prioritasnya yang pertama adalah energi dan kedua adalah hilirisasi,” lanjut Menteri ATR.
Kementerian ATR/BPN pun akan merumuskan apa saja yang menjadi kewenangannya. “Kami pasti akan merumuskan apa saja yang menjadi kewenangan Kementerian ATR. Yang pertama pasti mengenai informasi tanah, kemudian penyediaan tanah, asas dimensi tata ruang, lalu mempercepat proses-proses perizinan yang berkaitan dengan dunia pertanahan. Supaya apa? Supaya kata kuncinya masalah hilirisasi adalah percepatan, kemudian ada hasil dan sebagainya,” jelas Menteri ATR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai informasi, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Dalam Satgas tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut, menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
(ndt/hn/nm)
