BARANEWS.com, ROHIL | Program ketahanan pangan nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah Ketua Brigadir Pangan (BP) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, mengeluhkan belum tersalurkannya bantuan pupuk secara penuh sebagaimana yang dijanjikan dalam program tersebut.
Keluhan itu disampaikan Sekretaris BP Harapan Bersama Kecamatan Bangko, Lukman, Kamis (14/05/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut hingga kini bantuan pupuk Dolomit merek Bukit Shofa dengan jumlah diperkirakan mencapai puluhan ton belum diterima oleh beberapa Brigadir Pangan di wilayah Rohil, khususnya Kecamatan Bangko.
Menurut Lukman, kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan kelompok penerima manfaat.
Pasalnya, pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
“Kurang lebih sekitar 30 ton pupuk Dolomit sampai hari ini belum kami terima. Padahal bantuan itu sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak Kementerian Pertanian melalui salah satu staff bagian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) atas nama Karmila Ginting guna mempertanyakan kendala penyaluran bantuan tersebut.
Namun hingga kini, kata Lukman, belum ada kepastian maupun penjelasan resmi terkait kapan sisa bantuan pupuk itu akan disalurkan kepada kelompok Brigadir Pangan di Rohil.
“Kami berharap persoalan ini bisa didengar langsung oleh Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman. Jangan sampai program yang bertujuan membantu petani justru menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.
Selain itu, Lukman juga menduga adanya indikasi kelalaian maupun permainan oknum tertentu dalam proses penyaluran bantuan pupuk tersebut karena hingga kini realisasi kekurangan pupuk belum juga diterima kelompok mereka.
Terpisah, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir melalui Kabid Prasarana dan Penyuluhan DKPP Rohil, Kasbu, SP., saat dikonfirmasi mengaku mengetahui persoalan tersebut.
Menurutnya, pihak DKPP juga telah menyampaikan informasi kendala itu kepada salah satu Brigadir Pangan di Rohil.
Kasbu menjelaskan, keterlambatan penyaluran pupuk diduga terjadi karena pihak penyalur dari CV Delta Greenzone tidak sanggup menyalurkan bantuan pupuk hingga 100 persen sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja sama dengan pihak kementerian.
“Informasi yang kami terima, pihak penyalur tidak mampu menyelesaikan penyaluran sesuai target dan waktu yang ditetapkan dalam kontrak,” ujarnya.
Ia juga berharap perusahaan penyalur tersebut dapat dievaluasi secara serius oleh pihak terkait, bahkan diusulkan untuk masuk daftar hitam (blacklist) apabila terbukti tidak mampu menjalankan program pemerintah secara tuntas dan profesional.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima media, Direktur CV Delta Greenzone berinisial BM ketika dikonfirmasi terkait keterlambatan penyaluran pupuk tersebut justru diduga melakukan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan media Baranews.com tanpa memberikan klarifikasi resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun CV Delta Greenzone belum memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan penyaluran pupuk bantuan tersebut.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh dari sejumlah pihak terkait di Kabupaten Rokan Hilir.
Demi menjunjung tinggi asas keberimbangan informasi dan profesionalisme jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), CV Delta Greenzone, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Penulis: Alek Marzen
Editor: Redaksi
