Konflik Agraria di Torete, Masyarakat Layangkan Surat ke Mendagri RI

baraNews

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 22:24 WIB

5013 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Morowali | Dalam rangka menindaklanjuti tuntutan aksi demonstrasi sebelumnya, Masyarakat Desa Torete melalui Aliansi Masyarakat Desa Torete dan Asosiasi Torete Bersatu melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Morowali.

Melalui Surat Nomor 001/A-MD-DL/11-X/2025, tertanggal 10 Oktober 2025. Perihal permohonan RDP ke DPRD Morowali yang ditujukan ke Ketua DPRD Morowali tersebut melampirkan tandatangan dukungan masyarakat Torete dan ditembuskan kepada Bupati Morowali serta Gubernur Sulteng.

Selain itu, surat yang sama dilayangkan pula kepada Mendagri RI sebagai tembusan dengan harapan, agar kiranya pelayanan publik berjalan sesuai peraturan dan perudang-undangan yang berlaku. Baik dari pihak eksekutif, legislatif hingga yudikatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Arlan selaku Ketua Asosiasi Torete Bersatu, sejumlah tuntutan disebut dalam surat yang sama. Diantaranya, meminta pertanggung jawaban pihak Pimpinan Management PT. Teknik Alum Service (TAS) terkait pembebasan lahan asset desa dan lahan pribadi Masyarakat.

Meminta kepada istansi terkait dan pihak institusi kepolisian menindak
lanjuti kasus kepala desa torete terkait penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan anggaran Dana PPM / CRS dan pembebasan lahan asset desa serta lahan pribadi Masyarakat Desa Torete.

Melakukan evaluasi terbuka terhadap pihak institusi Kepolisian dengan adanya
dugaan tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.

Berkaitan permohonan RDP yang di tandatangani oleh Arlan selaku Ketua Asosiasi Torete Bersatu dan Firna M Hamid Aliansi Masyarakat Torete, masyarakat berharap kepada Ketua DPRD Morowali untuk menghadirkan pihak-pihak terkait.

“Kami meminta agar pihak – pihak terkait, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kepala PMDes, Kepala Inspektorat, Kapolsek Bungku, Camat Bungku Pesisir, Kades Torete dan Pimpinan Management PT. TAS dapat dihadirkan dalam RDP di DPRD Morowali nantinya,” ungkap Firna M Hamid saat di hubungi wartawan media ini, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Berita Terkait

Kepala Desa Bingung, Puskesmas Sodorkan Berkas: “Sapi Punya Susu, Kerbau Punya Nama”
Pangdam XXIII/Palaka Wira: Palaka Wira Fest Bukti Kemanunggalan TNI dan Rakyat
Peduli Sesama, Lapas Pamekasan Hadirkan Aksi Nyata Pemasyarakatan Berdampak Lewat Baksos Sembako
Razia Gabungan di Lapas Pamekasan, Sinergi Aparat Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban
Lapas Pamekasan dan PIPAS Gelar Senam Pagi Bersama, Jaga Kebugaran dan Kekompaka
PLN UP3 Kendari Siaga Jaga Keandalan Listrik untuk STQH Nasional XXVIII di Sulawesi Tenggara
Anggota DPR RI Ir. M. Shadiq Pasadigoe Temui Warga X Koto, Bahas Penolakan Rencana Pembangunan PLTP di Tanah Datar
Lapas Pamekasan Terima Kunjungan Unira untuk Penanaman Nilai Empat “No”

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 11:49 WIB

LAKSI Mengecam Ujaran Kebencian dan Fitnah Keji Terhadap Kepala BGN

Rabu, 8 Oktober 2025 - 15:22 WIB

Rakyat Mengecam Pemberitaan Miring Media Asing Pada Hut TNI ke-80 di Monas

Senin, 6 Oktober 2025 - 20:23 WIB

Polisi Temukan Sejumlah Anak Terpisah dari Keluarga Saat HUT ke-80 TNI di Monas

Senin, 6 Oktober 2025 - 03:59 WIB

SWI Tegaskan Kebebasan Pers Bukan Monopoli: Tolak Narasi Wajib Kerja Sama dengan PWI

Minggu, 5 Oktober 2025 - 18:32 WIB

Menjual Donat, Sergio Pilih Jalan Halal Tanpa Korupsi

Minggu, 5 Oktober 2025 - 15:54 WIB

Indeks Kebebasan Pers Indonesia Anjlok, PWOD Soroti Ketidakhadiran Dewan Pers sebagai Pelindung Jurnalis dan Media

Minggu, 5 Oktober 2025 - 15:36 WIB

Jakarta Darurat Peredaran Obat Keras, APH Tutup Mata, Ketua Umum Elang 3 Hambalang Minta Pemerintah Ambil Sikap

Minggu, 5 Oktober 2025 - 11:39 WIB

Alex A. Putra: HUT ke-80 TNI Jadi Momentum Pembaruan dan Profesionalitas

Berita Terbaru

REGIONAL

Reformasi Polri Adalah Penguatan, Bukan Penggulingan

Minggu, 12 Okt 2025 - 03:41 WIB