SEMARANG I Maraknya aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa yang merangkap profesi sebagai wartawan, kini menuai sorotan tajam dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir.
Fenomena tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap etika jabatan, dan profesionalisme pelayanan publik.
Agus Kliwir menekankan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi strategis sebagai pengawas kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, independensi dan netralitas wartawan mutlak dijaga. Ketika pejabat publik, baik ASN maupun kepala desa, terlibat langsung dalam aktivitas jurnalistik, maka benturan kepentingan sulit dihindari.
“Kalau ada ASN atau kades yang mengaku wartawan lalu melakukan kegiatan jurnalistik, ini bisa mencoreng citra pers.
Masyarakat bisa salah menilai dan kepercayaan terhadap media bisa menurun. Dewan Pers juga melarang keras praktik semacam ini,” ujar Agus Kliwir kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
Regulasi yang sudah ada dinilai belum ditegakkan secara konsisten, sehingga praktik rangkap profesi terus berulang harus ada sanksi tegas”, lanjutnya.
Menurutnya, ASN dan kepala desa telah terikat sumpah jabatan serta kode etik yang menuntut netralitas, dan fokus dalam melayani masyarakat.
Ketika mereka juga berperan sebagai wartawan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kewenangan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Jika dibiarkan, ini bisa merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Agus Kliwir pun mendesak pemerintah Pusat dan Daerah, agar segera mengambil langkah konkret melalui pembinaan
Pengawasan, hingga penindakan tegas terhadap ASN dan kepala desa yang melanggar aturan ini”, ungkap Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir.(red)
