JAKARTA | Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan tajam dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) DKI Jakarta. Sorotan ini terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu oleh salah satu hakim MK, Arsul Sani, yang diperoleh dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia.
Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan mantan Komisioner KPU, Romo Stefanus Hendrianto, dalam sebuah podcast di kanal YouTube Refly Harun pada 14 Oktober 2025.
“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ijazah, tetapi lebih kepada menjaga marwah dan kesucian MK dari oknum nakal,” seru Ketua PW GPA DKI Jakarta dalam orasinya di depan Kantor MK, Kamis (13/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi Siregar, Ketua PW GPA DKI Jakarta, juga mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan ijazah palsu doktor milik Hakim Arsul Sani. Menurutnya, gelar doktor merupakan salah satu syarat wajib untuk menjadi hakim MK.
“Bagaimana mungkin seorang hakim yang bertugas menegakkan keadilan mendapatkan jabatan di MK ini dengan terindikasi menggunakan ijazah palsu? Persoalan ini harus diusut dan dibongkar kebenarannya,” ujar Dedi.
Dedi menambahkan, dugaan ijazah palsu ini harus segera diungkap karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga MK, yang seharusnya menjadi lembaga hukum tertinggi di Indonesia.
“Apa jadinya jika lembaga yang suci ini diisi oleh orang yang menggunakan ijazah palsu? Sangat tidak masuk akal. Publik pasti tidak akan percaya pada MK jika persoalan ini berlarut-larut dibiarkan,” beber Dedi.
Dedi, yang dikenal aktif menyoroti kebijakan publik, juga mendesak MPR RI untuk membuka kasus ini secara transparan, agar publik mengetahui fakta yang sebenarnya.
“Kami mendesak pihak yang berwenang untuk membuka kasus ini dengan transparan, agar masyarakat tahu keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Asrul Sani. Kami juga meminta Arsul Sani untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai telah membawa citra buruk bagi MK,” tegas Dedi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sekitar 200 orang massa aksi PW GPA DKI Jakarta datang membawa spanduk dan mobil komando di depan kantor MK, dan melakukan orasi secara bergantian.
Dedi juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sehingga nama baik MK dan kepercayaan publik tetap terjaga. “Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas. Jika persoalan ini berlarut, maka kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Dedi mengakhiri orasinya.
Sebelumnya, berbagai media memberitakan dugaan kasus ijazah palsu Arsul Sani yang diperoleh dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia, pada 2023. Universitas tersebut kini tengah diselidiki oleh otoritas antikorupsi Polandia karena diduga terlibat praktik jual beli ijazah. (*)
