Pati – Gelombang perlawanan rakyat Pati beberapa waktu terakhir menjadi cermin nyata bagaimana gejolak sosial bisa muncul ketika ketidakadilan dianggap semakin menyesakkan. Fenomena ini seakan menghidupkan kembali kritik tajam Pramoedya Ananta Toer dalam tetralogi Bumi Manusia yang ditulisnya pada era 1980-an. Dalam karyanya, Pram menyinggung bahwa bukan hanya bangsa penjajah yang bisa bersikap kejam, tetapi sesama pribumi pun dapat menindas bangsanya sendiri demi kepentingan dan kekuasaan. Pertanyaan tokoh Belanda kepada Minke, “Kau kira Jawa tidak lebih kejam dari kami bila menjajah bangsanya sendiri?” kini terasa relevan dengan apa yang sedang terjadi di Pati.
Pramoedya sejak lama mengingatkan bahwa konflik sosial bukan semata benturan antara pribumi dan kolonial, melainkan juga lahir dari konflik internal bangsa sendiri. Elite pribumi yang seharusnya menjadi pembela rakyat justru sering kali berperan sebagai tiran baru. Hierarki sosial dan kekuasaan menciptakan ruang bagi penindasan, bahkan terhadap rakyat kecil yang sebenarnya satu tanah air dan senasib sepenanggungan. Kritik itu pula yang kini kembali mengemuka: mengapa di negeri merdeka, rakyat harus melawan kebijakan yang dirasa menyakitkan?
Sekjen Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KP-K&K), Suta Widhya, S.H., menilai fenomena Pati adalah alarm keras bagi pemerintah. “Apa yang terjadi di Pati akan membangkitkan letupan perlawanan di manapun. Tidakkah di daerah lain akan melakukan protes yang sama? Hal ini belum terjadi di Cirebon yang konon PBB naik menjadi 1000%. Ini akibat korupsi APBN yang dilakukan rezim terdahulu, dan Prabowo terkena imbasnya,” kata Suta di Surabaya, Jumat (15/8) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suta memprediksi Presiden Prabowo sadar betul bahwa ia sedang menanggung warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, langkah antisipasi sudah tampak dengan upaya memperbesar kekuatan militer dalam negeri untuk menghadapi potensi gejolak sosial. Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian sesungguhnya bukan semata lewat pendekatan keamanan, melainkan kebijakan yang pro rakyat.
“Minimal Prabowo kudu rombak kabinet segera. Para pembantu yang banyak menyakiti rakyat lewat omongan dan kebijakannya harus segera diganti. Jadikan fenomena Pati sebagai pelajaran berharga bagi dirinya agar tidak digilas oleh zaman yang semakin cepat perubahannya,” tutup Suta.
Gelombang perlawanan rakyat Pati mengingatkan bahwa suara rakyat tidak bisa diremehkan. Seperti pesan Pramoedya, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan asing, tetapi juga dari penindasan di negeri sendiri. Kini, publik menanti apakah Prabowo akan belajar dari tanda-tanda zaman ini, atau justru membiarkan sejarah berulang.(*)
