Pengangguran Tinggi, Islam Punya Solusi

baraNews

Selasa, 14 Januari 2025 - 14:47 WIB

50184 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Halimatus sa’diah S.Pd

Pengangguran menjadi salah satu problematika yang tiada habisnya di perbincangkan di tengah masyarakat saat ini. Itupun yang terjadi di negeri kita dan menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian yang berdampak pada sosial dan ekonomi yang luas. Bagaimana tidak, semakin tahun kondisi kehidupan semakin sulit berbanding terbalik di tengah kemajuan teknologi yang semakin kencang.

Dikutip dari korankaltim.com (29/012/24), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kutai Kartanegara (Kukar) alami peningkatan yang dikarenakan banyaknya pertumbuhan lulusan baru atau fresh graduated. Dijelaskan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar, Musniah menyampaikan dalam data yang di upload melalui Kukarkab.bps.go.id/id.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data tersebut menunjukkan, TPT Kukar pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,05 persen dan meningkat menjadi 4,11 persen pada tahun 2024. Peningkatannya sebesar 0,06 persen dikarenakan banyaknya angkatan kerja baru. Peningkatan ini dikarenakan pertumbuhan jumlah lulusan baru dari SMA maupun Perguruan Tinggi yang akan masuk dalam angkatan kerja. Fenomena mencari pekerjaan setelah lulus belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja.

Ini adalah salah satu kondisi yang menggambarkan bagaimana pengangguran di negeri kita tercinta ini selalu saja ada dengan analisis yang berbeda-beda. Setiap tahun selalu ada yang namanya Fresh graduated, istilah untuk menyebut seseorang yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya, seperti diploma, sarjana, atau pascasarjana. Istilah ini juga merujuk pada lulusan yang belum memiliki pengalaman kerja yang signifikan.
Ini adalah hal yang alami terjadi dan seharusnya pemerintah menyiapkan lapangan kerja dan mereka pun disiapkan untuk bekerja. Sebagai contoh mega proyek IKN dengan pembangunan yang banyak di mulai seperti jalan tol dan IKN seakan menjanjikan bagi Fresh graduated ini akan tetapi realitas nihil. Bahkan pengangguran dan PHK marak terjadi.

Ini adalah bukti ketidakmampuan Pemerintah gagal dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga banyak angkatan kerja lulusan SMK/PT tidak terserap dunia kerja. Serta tidak mau atau tidak siap bekerja. Mirisnya di saat yang bersamaan pemerintah justru mengimpor tenaga kerja asing. SDM lokal kalah bersaing dengan tenaga asing. Termasuk lapangan kerja terbuka untuk perempuan di banding laki-laki. Sekalipun ada kesempatan kerja hanya sebagai buruh kasar, pasar kerja murah bagi para kapital. Sungguh miris di negeri yang kaya dan seharusnya menjanjikan kesejahteraan bagi rakyatnya kini hanya bisa menerima nasib seadanya.

Pemerintah memang berupaya mengevaluasi dan menekan angka pengangguran tetapi sayangnya, evaluasi atas kebijakan yang dilakukan tidak pernah sampai pada akar permasalahan. Terkait pendidikan vokasional, narasi yang muncul hanya wacana reaktualisasi kurikulum pelajaran.

Tak dipungkiri bahwa kemampuan atau kompetensi merupakan bagian penting dari kualitas dan daya saing sumber daya manusia atau tenaga kerja. Namun, yang jadi problem terbesar maraknya pengangguran yang berdampak pada minimnya kesejahteraan hari ini adalah sempitnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja serta buruknya atmosfer untuk berusaha.

Faktanya terlihat pemerintah sangat bergantung pada proyek-proyek pembangunan yang berbasis investasi asing serta sektor ekonomi non riil. Padahal, investasi asing berbasis pada utang ribawi dan kerap menyerap tenaga asing. Sedangkan, pembangunan sektor ekonomi non riil hanya memacu pertumbuhan ekonomi di atas kertas, bahkan menyedot kekayaan rakyat ke tangan segelintir oligarki.

Di sisi lain situasi perekonomian pun sangat dipengaruhi oleh kondisi internasional. Hal ini merupakan konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang menjadikan Indonesia tidak memiliki kemandirian dan kedaulatan. Peran negara dalam sistem ini pun hanya sebatas regulator. Bahkan, negara tidak jarang berkolaborasi dengan kekuatan modal untuk memeras keringat rakyatnya.

Wajar jika aset-aset kekayaan alam yang sejatinya melimpah ruah, tidak bisa dimiliki sepenuhnya untuk modal menyejahterakan rakyat. Hal ini dikarenakan SDA yang ada dimliki oleh segelintir orang sehingga kekayaan menumpuk pada sedikit orang saja atau para kapitalis.

Selain itu kebijakan ekonomi bahkan politiknya pun disetir dan diarahkan oleh kekuatan kapitalisme global. Menciptakan lapangan kerja dan ruang berusaha yang kondusif semestinya menjadi prioritas kebijakan politik ekonomi negara sebesar Indonesia.
Indonesia juga merupakan salah satu negeri terpadat di dunia, dengan jumlah penduduk sangat besar dan lebih dari separuh jumlah penduduk, yakni sekitar 69% (data Juni 2022) tergolong usia produktif, yakni berusia antara 15—65 tahun. Maka wajar jika pada era sekarang ini Indonesia disebut-sebut sedang mengalami era bonus demografi. Jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi negara kuat dan berdaya. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, tentu akan jadi malapetaka.

Berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme, dalam Islam, pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai pengurus dan penjaga. Adanya dimensi akhirat pada kepemimpinan Islam membuat seorang penguasa akan takut jika zalim dan tidak adil kepada rakyat. Mereka akan berusaha maksimal mengurus dan menyejahterakan rakyat dengan jalan menerapkan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan. Kepemimpinan dalam Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang dipimpinnya. Jika ada satu saja rakyat yang menderita karena buruknya pengurusan mereka, pemimpin harus siap-siap menerima azab Allah Swt.

Ajaran Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari mewajibkan seorang laki-laki untuk bekerja. Namun, hal ini tentu butuh support system dari negara, berupa sistem pendidikan yang memadai sehingga seluruh rakyat khususnya laki-laki memiliki kepribadian Islam yang baik sekaligus skill yang mumpuni.

Pada saat yang sama, negara pun wajib menyediakan lapangan kerja yang halal serta suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berusaha. Caranya tidak lain dengan membuka akses luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal, dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, apalagi asing. Termasuk mencegah berkembangnya sektor non riil yang kerap membuat mandek, bahkan hancur perekonomian negara.

Sektor-sektor yang potensinya sangat besar, seperti pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya akan digarap secara serius dan sesuai dengan aturan Islam. Pembangunan dan pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara sesuai dengan potensinya.

Negara akan menerapkan politik industri yang bertumpu pada pengembangan industri berat. Hal ini akan mendorong perkembangan industri-industri lainnya hingga mampu mencerap ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah ruah dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagai output sistem pendidikan Islam.

Negara pun dimungkinkan untuk memberi bantuan modal dan memberi keahlian kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, mereka yang lemah atau tidak mampu bekerja akan diberi santunan oleh negara hingga mereka pun bisa tetap meraih kesejahteraan.

Layanan publik dipermudah, bahkan digratiskan sehingga apa pun pekerjaannya tidak menghalangi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, bahkan hidup secara layak. Dengan begitu, kualitas SDM pun akan meningkat dan siap berkontribusi bagi kebaikan umat.

Inilah Islam dengan pengaturannya yang sempurna, mampu menyelesaikan masalah dan menyejahterakan bagi yang melaksanakan syariat nya.

Wallahu alam bisshowwab.

Berita Terkait

Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga
Peningkatan kapasitas Satgas Pol PP kota Bandung,membangun Kompetensi Kesiapsiagaan dan Profesionalis
Drama Perjalanan 8 Tahun Rakyat Menuntut Hak Ganti Rugi Jalan Tol di Lamsel Tak Dibayarkan, Sila Ke 5 Pancasila Jadi Slogan Belaka
Program Prioritas Musrenbang Cikarang Utara Mendapat Dukungan Dari Wakil Bupati Terpilih Asep Surya Atmaja
LSM BASMI TANTANG KEJAKSAAN TENTANG KEBOCORAN ANGGARAN
Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba Kapolri Terima Audensi Imipas
Resmi, Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan 1 Maret 2025
Gencatan Senjata Israel-Palestina, Solusi ataukah Strategi?

Berita Terkait

Senin, 17 Februari 2025 - 02:43 WIB

Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Sri Haryati: Siap Membangun Hubungan Dan Kerjasama Dengan Stakeholder

Minggu, 16 Februari 2025 - 05:45 WIB

Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga

Sabtu, 15 Februari 2025 - 07:45 WIB

Peningkatan kapasitas Satgas Pol PP kota Bandung,membangun Kompetensi Kesiapsiagaan dan Profesionalis

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:11 WIB

DPP KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Nilai Rp. 3,9 M di Dinas BMBK Lampung Tengah Ke KEJATI Lampung

Jumat, 14 Februari 2025 - 19:43 WIB

Kasad Pimpin Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI AD

Jumat, 14 Februari 2025 - 18:14 WIB

Program Prioritas Musrenbang Cikarang Utara Mendapat Dukungan Dari Wakil Bupati Terpilih Asep Surya Atmaja

Jumat, 14 Februari 2025 - 16:04 WIB

LSM BASMI TANTANG KEJAKSAAN TENTANG KEBOCORAN ANGGARAN

Jumat, 14 Februari 2025 - 14:11 WIB

Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba Kapolri Terima Audensi Imipas

Berita Terbaru

Daerah

Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga

Minggu, 16 Feb 2025 - 05:45 WIB