Pasaman Barat baraNews
Di tengah seruan penghematan anggaran yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, justru muncul ironi di daerah. Pemerintah pusat menekankan efisiensi dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat, namun praktik di daerah masih menunjukkan arah yang berlawanan. Dalam konteks Pasaman Barat, ironi ini semakin terasa ketika masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, salah satunya terkait kesejahteraan tenaga honorer yang diduga masih menerima gaji minim dan jauh dari kata layak.Sabtu (28/Maret/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan kali ini tertuju pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Wakil Bupati Pasaman Barat dikabarkan membeli mobil dinas baru yang diduga bernilai sekitar Rp700 juta. Pembelian tersebut memicu perhatian publik, terutama karena dilakukan di tengah kondisi daerah yang belum sepenuhnya pulih dari bencana alam yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut. Di sisi lain, nasib tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah justru belum mendapatkan perhatian serius, dengan sejumlah laporan yang menyebutkan rendahnya tingkat penghasilan mereka.
Kontras ini menjadi semakin tajam jika dibandingkan dengan sikap Presiden yang memilih menggunakan kendaraan taktis sebagai simbol kesederhanaan dan efisiensi. Pesan moral yang disampaikan jelas: anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, peningkatan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan aparatur, termasuk tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.
Namun di Pasaman Barat, realitas yang terlihat justru berbeda. Ketika masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana, mulai dari kerusakan rumah, akses jalan, hingga fasilitas umum, penggunaan anggaran daerah untuk kendaraan dinas baru dinilai kurang sensitif terhadap kondisi tersebut. Tidak hanya itu, kondisi ini semakin kontras ketika dibandingkan dengan realitas tenaga honorer yang masih harus bertahan dengan pendapatan minim di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
Ketua Umum SEMA IAI YAPTIP, Riyan Hidayat, turut menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tersebut.
Ia menyatakan bahwa langkah pembelian mobil dinas di tengah situasi sulit merupakan bentuk ketidaktepatan dalam menentukan prioritas anggaran, terlebih ketika masih ada persoalan mendasar seperti kesejahteraan tenaga honorer yang belum terselesaikan.
“Di saat masyarakat Pasaman Barat masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah akibat dampak bencana, ditambah lagi dengan kondisi tenaga honorer yang diduga masih bergaji minim, kebijakan seperti ini justru mencederai rasa keadilan publik. Pemerintah daerah seharusnya lebih peka dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan fasilitas pejabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah pusat.
“Ini bukan sekadar soal kendaraan, tetapi soal moralitas dan etika dalam pengelolaan kekuasaan. Ketika pusat sudah memberi contoh penghematan, daerah seharusnya mengikuti. Apalagi masih ada persoalan kesejahteraan tenaga honorer yang seharusnya menjadi prioritas, bukan justru menunjukkan gaya hidup yang bertolak belakang,” tambahnya.
Situasi ini memperkuat persepsi publik bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasinya di daerah. Di tengah kondisi Pasaman Barat yang baru saja dilanda bencana, serta persoalan tenaga honorer yang belum terselesaikan, kebijakan yang terkesan berfoya-foya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Rilis ini diharapkan menjadi perhatian bersama, sekaligus pengingat bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah adalah amanah rakyat yang harus digunakan secara bijak, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini, termasuk untuk memastikan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini turut menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
