Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mempercepat pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 guna memastikan program prioritas, khususnya pemulihan pascabencana dan peningkatan layanan publik, dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan TKD yang dipimpin Sekretaris Daerah Pasbar Doddy San Ismail di Ruang Rapat Sekda, Senin (8/6).
Dalam rapat itu, Sekda Doddy San Ismail menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu kegiatan TKD untuk segera menuntaskan persiapan administrasi, mulai dari penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) hingga pengelolaan akun yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Target kita pada minggu kedua Juni seluruh proses administrasi sudah berjalan. Dengan demikian, pada minggu kedua Agustus 2026 seluruh tahapan pengadaan, khususnya pekerjaan konstruksi, sudah dapat memasuki masa kontrak,” tegas Doddy.
Menurutnya, percepatan perlu dilakukan mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi relatif terbatas. Terlebih, kegiatan yang melalui mekanisme tender diperkirakan memiliki masa kontrak sekitar empat bulan dua minggu sehingga seluruh tahapan harus dipersiapkan lebih awal agar pelaksanaan fisik tidak mengalami keterlambatan.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD pengampu TKD, di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Koperasi dan UKM. Masing-masing OPD diminta memaparkan progres pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Kepala BKAD Pasaman Barat Zulfi Agus menjelaskan bahwa sebagian besar alokasi TKD Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Pasaman Barat pada akhir November 2025.
Ia menyebutkan, seluruh lokasi pembangunan dan rehabilitasi telah mengacu pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang sebelumnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Berdasarkan data R3P yang telah diajukan, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kewenangan kepemilikan aset mencapai Rp765,10 miliar,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp209,29 miliar, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Rp372,94 miliar, kementerian dan lembaga Rp165,84 miliar, serta masyarakat desa atau nagari sekitar Rp17,02 miliar.
Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, lahan pertanian, rumah masyarakat, bendungan, lahan perkebunan, hingga infrastruktur pendukung lain yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Pasaman Barat memperoleh alokasi TKD sebesar Rp8,95 miliar. Anggaran itu digunakan untuk tambahan pembiayaan iuran Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sebesar Rp7,9 miliar dan pengadaan dua unit ambulans senilai Rp1 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat dr. Gina Alecia mengatakan proses pengadaan dua unit ambulans saat ini telah memasuki tahap penyusunan RUP. Sementara itu, pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato terus disinergikan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat guna menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, BPBD Pasaman Barat memperoleh alokasi anggaran TKD sebesar Rp3,34 miliar untuk mendukung penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan sebesar Rp732 juta, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Rp1,924 miliar, penyusunan rencana kontingensi Rp300 juta, penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Rp240 juta, serta penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten sebesar Rp140 juta.
Melalui percepatan pelaksanaan kegiatan TKD 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan seluruh program prioritas dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
