PASAMAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman, Sumatera Barat, melalui Bidang Pidana Khusus, menegaskan komitmen penegakan hukum dengan menahan YA, mantan Wali Nagari (Kepala Desa) Panti, Kecamatan Panti, atas dugaan korupsi pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa Tahun 2022. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin (11/8/2025).
Kepala Kejari Pasaman, Sobeng Suradal, menjelaskan bahwa penahanan ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan intensif, termasuk pemeriksaan terhadap 22 orang saksi. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang kuat, YA ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Hari ini kita melakukan penahanan terhadap tersangka YA atas dugaan korupsi pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa Desa Panti Tahun 2022. Tersangka dititipkan sebagai tahanan penyidik Kejari Pasaman selama 20 hari ke depan, atau hingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk disidangkan,” ujar Sobeng Suradal kepada ADHYAKSAdigital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Pasaman Nomor: Print-03/L.3.18/Fd.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, jo Nomor: Print-03A/L.3.18/Fd.1/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, jo Nomor: Print-03B/L.3.18/Fd.1/01/2025 tanggal 7 Januari 2025, terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa dan Dana Nagari Tahun Anggaran 2022 di Nagari Panti.
Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman, dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 174.619.050. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sobeng Suradal menegaskan, tim penyidik Pidsus Kejari Pasaman memegang teguh profesionalitas dan integritas dalam menangani perkara ini. “Kejari Pasaman menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi, sehingga pelanggaran anggaran negara tidak dibiarkan berlalu begitu saja,” tegasnya. (*)
