BOGOR – Aliansi Vokal Anti Tirani dan Korupsi (AVATAR) kembali menyuarakan sikap tegas terkait dugaan lonjakan harta kekayaan yang dinilai tidak wajar dari salah satu pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), peningkatan aset yang signifikan tersebut menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen dalam mengawal terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), AVATAR menyampaikan enam tuntutan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait agar melakukan langkah-langkah konkret terhadap dugaan tersebut.
Tuntutan pertama adalah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan secara menyeluruh atas dugaan ketidakwajaran lonjakan harta kekayaan yang tercantum dalam data LHKPN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, AVATAR meminta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap aset, rekening, serta sumber kekayaan yang bersangkutan guna memastikan tidak adanya praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan jabatan.
Ketiga, AVATAR mendesak KPK dan Kejaksaan untuk menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan lonjakan kekayaan tersebut dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Keempat, AVATAR meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai sumber kekayaan pejabat yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Kelima, AVATAR mendesak dilakukannya pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan dan proyek yang berada di bawah kewenangan jabatan terkait guna memastikan tidak terdapat potensi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Keenam, AVATAR menuntut penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat apabila nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi.
Koordinator Lapangan (Korlap) AVATAR, Arya Asep, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan.
“Kami akan terus melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Jika belum ada tindak lanjut yang jelas dan transparan dari pihak Kejaksaan maupun instansi terkait, maka AVATAR siap menggelar aksi jilid 4 dan aksi-aksi berikutnya sampai persoalan ini mendapatkan perhatian serta penanganan yang serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Arya Asep.
Menurut AVATAR, dugaan lonjakan kekayaan yang belum mendapatkan penjelasan secara terbuka berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan dinilai menjadi kunci untuk menjaga integritas lembaga publik serta kepercayaan masyarakat.
AVATAR menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Aliansi tersebut juga menekankan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, profesional, dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah.
