Pasaman Barat baraNews
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-10 yang diterima Kabupaten Pasaman Barat secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah. Penyerahan berlangsung di Aula Lantai IV Gedung BPK RI Perwakilan Sumatra Barat, Padang, Jumat (29/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala BPKAD Zulfi Agus, Kepala Kesbangpol Yosmar Difia, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pasaman Barat.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra mengatakan, capaian tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemkab Pasaman Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menyampaikan rasa syukur atas diraihnya kembali opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2025.
“Alhamdulillah, Pemkab Pasaman Barat kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Ini merupakan capaian WTP ke-10 secara berturut-turut,” ujar Yulianto.
Yulianto menjelaskan, LKPD Pemkab Pasaman Barat disusun dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta komitmen Pemkab Pasaman Barat dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berkualitas.
“Ke depan, Pemkab Pasaman Barat akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan optimal kepada masyarakat,” kata Yulianto.
Ia berharap raihan opini WTP tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan disiplin, kepatuhan, serta kualitas administrasi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
(Hakimi)
