PEKANBARU – kamis 28/05/2026
Suara keras dan tegas datang dari kalangan mahasiswa asal Rokan Hilir yang kini menuntut pertanggungjawaban besar atas kondisi keamanan dan penegakan hukum di daerah kelahirannya. Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru, melalui Presidennya yang juga dari Kabinet Perjuangan, Muhammad Yusuf, melontarkan kritik pedas sekaligus langkah mengejutkan yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Pemicu utama kemarahan ini adalah kondisi penegakan hukum yang dinilai berat sebelah, tidak adil, dan seolah-olah memiliki dua ukuran. Menurut Yusuf, ketimpangan hukum ini sudah terasa sangat mendalam akar permasalahannya di Kabupaten Rokan Hilir, hingga memicu dampak sosial yang sangat berbahaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yusuf secara terang-terangan mengaitkan kejadian amuk massa serta kerusuhan sosial yang sempat meledak di beberapa titik di Rokan Hilir beberapa waktu lalu sebagai bukti paling nyata bahwa masyarakat sudah benar-benar jenuh, kecewa, dan kehilangan harapan terhadap aparat penegak hukum setempat. Baginya, apa yang dilakukan masyarakat yang hilang kendali itu bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan jeritan hati dan pelampiasan rasa frustrasi yang sudah menumpuk bertahun-tahun.
“Di Rokan Hilir, krisis kepercayaan ini sudah memuncak sampai ubun-ubun. Kejadian amuk massa dan hilangnya kendali masyarakat yang terjadi kemarin itu bukan sekadar masalah keributan biasa. Itu adalah ekspresi kemarahan dan kekecewaan kolektif seluruh rakyat. Masyarakat sudah sangat jelas merasakan bahwa hukum di sini sudah ‘masuk angin’, berlaku tebang pilih, dan sama sekali tidak lagi berpihak pada kebenaran maupun keadilan,” tegas Yusuf dengan nada tinggi.
Ia memperingatkan bahaya besar yang mengancam stabilitas daerah akibat kondisi tersebut. “Ketika rakyat sudah tidak lagi percaya pada keadilan lembaga resmi, maka jangan heran jika mereka akan turun tangan sendiri dan mencari keadilannya dengan cara sendiri. Ini adalah preseden yang sangat berbahaya dan bom waktu bagi kedamaian Rokan Hilir,” tambahnya.
Puncak dari kemarahan organisasi mahasiswa ini terwujud dalam sebuah keputusan yang mengejutkan publik. Hipemarohi Pekanbaru secara resmi, terbuka, dan tegas mencabut, membatalkan kembali seluruh bentuk apresiasi, pujian, maupun penghargaan yang sebelumnya pernah mereka berikan kepada Kapolres Rokan Hilir beserta seluruh jajarannya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas kinerja yang dinilai jauh dari harapan.
Menurut Yusuf, segala kebijakan, program, hingga kampanye besar-besaran pemberantasan narkoba dan penegakan hukum yang selama ini digembar-gemborkan oleh kepolisian setempat hanyalah tontonan kosong belaka. Hiasan semata untuk pencitraan, tanpa ada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Fakta di lapangan membuktikan sebaliknya: Rokan Hilir masih menjadi sarang kejahatan, wilayah rawan, dan peredaran narkoba justru semakin merajalela tanpa ada penindasan yang berani, tegas, dan tuntas.
“Hari ini, di depan publik, kami dengan sadar dan tanpa ragu menyatakan: KAMI MEMBATALKAN APRESIASI yang pernah kami berikan kepada Kapolres Rokan Hilir. Realitas pahit hari ini membuktikan bahwa janji manis pemberantasan narkoba dan penegakan hukum di Rohil itu semu, ” Jelasnya Yusuf.
“Kapolres terbukti gagal total menjaga keamanan wilayah, gagal memberantas sarang narkoba yang makin merajalela, dan membiarkan gangguan keamanan terus menghantui tidur nyenyak masyarakat. Segala kebijakan yang ada hanya kosmetik cantik untuk pencitraan, tidak ada dampak nyata, tidak ada perubahan, rakyat tetap menderita karena rasa tidak aman,” kritiknya tajam.
Sebagai puncak dari pernyataan kerasnya yang kini menjadi sorotan utama, Muhammad Yusuf melayangkan tuntutan terbuka yang tidak bisa ditawar lagi demi mengembalikan marwah hukum dan kepercayaan publik yang sudah hancur lebur. Ia menegaskan, seorang pemimpin kepolisian yang tidak mampu bersikap adil, lemah, dan gagal memberikan perlindungan, sudah sepatutnya tidak lagi duduk di kursi jabatan.
Hipemarohi Pekanbaru secara resmi mendesak dan menyarankan agar Kapolres Rokan Hilir segera mengundurkan diri dari jabatannya saat ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas seluruh kegagalan yang terjadi di bawah kepemimpinannya.
“Jika seorang pemimpin tidak lagi mampu menegakkan hukum dengan adil, gagal memberantas sarang narkoba, dan tidak bisa menjamin rasa aman bagi masyarakat Rokan Hilir, maka TIDAK ADA LAGI ALASAN untuk mempertahankan jabatannya,” tegas Yusuf.
“Kami menyarankan dan mendesak dengan hormat namun sangat tegas: Kapolres Rokan Hilir sebaiknya segera mundur dari jabatannya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang paling pantas dan satu-satunya jalan saat ini.
Rokan Hilir tidak butuh pemimpin yang ragu-ragu, pemimpin yang ‘masuk angin’, atau pemimpin yang cuma bisa pencitraan. Rohil butuh pemimpin kepolisian yang tegas, bersih, berani, dan benar-benar bekerja jujur menegakkan keadilan bagi semua orang, tanpa pandang bulu, entah itu rakyat kecil maupun anak pejabat sekalipun,” pungkas Yusuf.
Sumber:rls
