JAKARTA — Kasus dugaan korupsi proyek instalasi Gas Turbine Generator (GTG) dan Waste Heat Recovery Unit (WHRU) Betara Gas Plant milik PetroChina-SKK Migas senilai lebih dari Rp60 miliar kini kembali menjadi sorotan. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Jakarta Raya (FMJ) menggelar aksi protes ke-2 di depan Markas Besar Polri, Jumat (1/8), menuntut Kapolri untuk segera mengambil alih kasus yang dinilai sengaja didiamkan oleh Polda Metro Jaya.
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari ini menyoroti lambannya penanganan kasus meski telah ada landasan kuat berupa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan Polda Metro Jaya sejak 2024.
“Sudah lebih dari setahun sejak Polda Metro Jaya mengeluarkan surat penyelidikan. Tapi hingga hari ini, tidak ada transparansi, tidak ada progres. Ini bentuk kegagalan!” seru Selvin, koordinator aksi FMJ dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FMJ bahkan secara terbuka menilai Kapolda Metro Jaya tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk menyentuh aktor-aktor besar di balik proyek raksasa migas itu. Mereka mendesak Kapolri mencopot Kapolda Metro Jaya dan segera mengambil kendali penyidikan di tangan Mabes Polri.
Lebih lanjut, FMJ menyoroti rekam jejak PetroChina yang dinilai penuh masalah. Selain kasus korupsi proyek, perusahaan migas asal China ini juga tercatat pernah terlibat persoalan pajak, kecelakaan kerja, kebakaran tangki minyak, dan ketidakterbukaan dalam penggunaan dana CSR.
“Jika Kapolri tidak punya nyali, lebih baik limpahkan ke Kejaksaan Agung. Sampai hari ini, cuma Jaksa Agung yang masih berani berhadapan dengan koruptor di sektor energi,” tutup salah satu orator dengan lantang.
FMJ menyatakan tidak akan berhenti. Dalam wawancara seusai aksi, mereka mengonfirmasi akan kembali turun ke jalan pekan depan apabila tuntutan mereka tidak direspons oleh institusi Polri.
