Jakarta – Muslimat Bulan Bintang (MBB) menyampaikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan Muktamar Muslimat Bulan Bintang yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2025 bertempat di Fame Hotel Gading Serpong. Muktamar tersebut merupakan agenda organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, termasuk pemilihan Ketua Umum MBB periode 2025–2030.
Namun sangat disayangkan, pelaksanaan muktamar di lokasi yang telah ditetapkan tidak dapat terlaksana akibat terjadinya kericuhan yang mengganggu jalannya sidang. Situasi tersebut membuat forum Muktamar tidak dapat melanjutkan agenda persidangan sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat-rapat persiapan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam waktu yang hampir bersamaan, muncul informasi mengenai adanya kegiatan yang diklaim sebagai Muktamar MBB di markas Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), yang kemudian mengumumkan seolaholah telah terpilih secara aklamasi seorang figur sebagai Ketua Umum MBB.
Kami tegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki dasar legalitas organisasi dan bukan merupakan Muktamar resmi MBB, karena tidak dilaksanakan sesuai agenda, mekanisme, maupun mandat yang telah diberikan oleh kepengurusan MBB.
Ketua Umum MBB periode 2020–2025, Hamidah Jacob, dan Ketua Steering Committee (SC) Siti Darmawan serta Ketua Organizing Committee (OC) Iis Yeni, bersama seluruh jajaran pengurus, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa ini. “Muslimat Bulan Bintang adalah bagian dari Partai Bulan Bintang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. Kami sangat menyayangkan terjadinya kericuhan yang membuat Muktamar tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya,” ujar Hamidah. Rabu, (19/11/2025).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang telah menyatakan secara tegas bahwa pelaksanaan Muktamar MBB sepenuhnya merupakan kewenangan pengurus MBB, termasuk penentuan calon Ketua Umum yang harus merupakan kader MBB dan telah menjabat minimal satu periode. Dengan demikian, proses yang dilakukan di luar mekanisme resmi MBB tidak dapat dianggap sah.
MBB juga mencatat adanya beredarnya percakapan di grup WhatsApp yang menunjukkan adanya dugaan mobilisasi kampanye negatif (“black campaign”) yang diarahkan untuk mengganggu kelancaran Muktamar, termasuk penggunaan tautan Zoom atas nama Ketua Umum PBB tanpa izin resmi. Hal tersebut semakin memperkuat kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan yang mengarah pada pembajakan proses Muktamar yang sah.
Muslimat Bulan Bintang menegaskan bahwa:
1. Muktamar yang sah adalah Muktamar yang diselenggarakan oleh
pengurus MBB di lokasi yang telah ditetapkan, yaitu Fame Hotel Gading Serpong.
2. Kegiatan yang dilakukan di DPP PBB bukan merupakan Muktamar resmi MBB dan tidak memiliki legitimasi organisasi.
3. Setiap klaim penetapan Ketua Umum di luar mekanisme Muktamar resmi adalah tidak sah dan tidak mengikat organisasi.
MBB akan segera menyusun langkah organisatoris untuk memastikan keberlanjutan agenda Muktamar sesuai AD/ART dan ketentuan organisasi. Kami mengajak seluruh kader dan pengurus di seluruh wilayah untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi organisasi.
