Jakarta — Kejaksaan Agung resmi memburu Jurist Tan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022. Nama Jurist kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penerbitan DPO dilakukan karena Jurist tak pernah hadir memenuhi panggilan. “Jurist Tan kita tetapkan sebagai buronan,” ujarnya, Kamis (7/8/2025). Menurut Anang, status DPO ini juga menjadi salah satu syarat untuk mengajukan red notice ke Interpol agar pencarian bisa dilakukan secara internasional.
Kasus yang menjerat Jurist Tan merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud periode 2019–2022. Dalam program tersebut, Kemendikbud mengadakan sekitar 1,2 juta unit laptop berbasis Chrome OS atau Chromebook untuk sekolah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Total anggaran mencapai Rp9,3 triliun.
Meski digadang-gadang sebagai upaya modernisasi pembelajaran, penggunaan Chromebook di daerah 3T dinilai bermasalah karena banyak wilayah sasaran belum memiliki akses internet memadai. Hal ini membuat efektivitas program dipertanyakan sejak awal.
Selain Jurist Tan, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni Direktur SMP Kemendikbudristek 2020–2021 Mulyatsyah, Direktur SD Kemendikbudristek 2020–2021 Sri Wahyuningsih, dan mantan konsultan teknologi Kemendikbud Ibrahim Arief. Penyidik menyebut keempatnya memiliki peran dalam proses pengadaan yang diduga sarat penyimpangan dan merugikan negara.
Jika Jurist Tan berhasil ditangkap atau menyerahkan diri, ia akan segera diperiksa intensif untuk mengungkap aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam proyek raksasa ini. Kejagung menegaskan perburuan akan dilakukan hingga ke luar negeri bila diperlukan.































