Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras soal praktik ekonomi yang merugikan rakyat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8), Prabowo menyebut ada pelaku-pelaku ekonomi yang hanya mengejar kekayaan tanpa kontribusi terhadap kesejahteraan publik.
“Ada pelaku-pelaku ekonomi yang hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap kekayaan kita seperti menghisap darah,” kata Prabowo, dikutip dari NTV News.
Menurut Presiden, praktik tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Ia menilai cara-cara itu bukan hanya memperkaya segelintir orang, tapi juga secara sistematis menelantarkan kepentingan masyarakat luas. Prabowo menganggap keberadaan pelaku ekonomi predatoris sebagai ancaman bagi keadilan dan stabilitas bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah, ujarnya, akan mengambil langkah tegas. Negara akan hadir untuk memastikan perekonomian nasional tak dikuasai oleh mereka yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata terhadap pembangunan, bukan sekadar mencari celah untuk mengambil keuntungan sepihak.
“Pemerintah membuka pintu bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tapi syaratnya satu: kepentingan rakyat harus diutamakan,” ujar Prabowo di hadapan para menteri dan pejabat tinggi negara.
Selain mengecam praktik eksploitatif, Prabowo juga menyinggung soal pentingnya pembangunan ekonomi yang realistis dan berbasis pada kondisi dalam negeri. Ia mendorong ketahanan pangan dan kerja sama lintas sektor yang berpihak pada pemerataan.
Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal keras kepada para elite ekonomi yang selama ini dinilai kebal terhadap pengawasan. Banyak pihak menilai pidato ini sebagai bentuk peringatan terbuka dari Presiden kepada kelompok usaha besar yang tak sejalan dengan visi pemerataan kesejahteraan nasional. Pemerintah disebut akan mengevaluasi peran mereka dalam struktur ekonomi negara, dan tak ragu mencabut kenyamanan jika mereka terbukti tak berpihak kepada rakyat. (*)
