Jakarta — Di balik layar Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mantan Menteri Budi Arie Setiadi mengungkapkan fakta mengejutkan: sejumlah pegawai di lingkungan kementeriannya memiliki gaya hidup yang jauh dari kewajaran seorang aparatur sipil negara (ASN).
Dalam siniar Gaspol! Kompas.com yang dipublikasikan Jumat (23/5/2025), Budi Arie tak segan mengangkat kembali kisah yang selama ini terselip dalam kerahasiaan birokrasi. Ia menyingkap adanya indikasi gaya hidup mewah yang dijalani oleh pegawai eselon III dan IV saat ia masih menjabat Menkominfo.
“Saya sudah aware sejak awal. Beberapa teman-teman saya lihat gaya hidupnya itu… ya mencolok. Setiap bulan bisa ke luar negeri. Ini bukan gaya hidup yang wajar untuk ASN level menengah,” ujar Budi dalam rekaman siniar yang kini ramai dibicarakan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Budi bukan tanpa dasar. Ia mengaku sejak pertama kali dilantik sebagai Menteri Kominfo, informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pegawai dalam jaringan perlindungan situs judi online (judol) sudah ia kantongi. Temuan-temuan itu semakin kuat ketika ia mulai melihat pola-pola tidak biasa—dari aktivitas luar negeri rutin hingga kepemilikan barang-barang mewah yang sulit dijangkau ASN pada umumnya.
“Ada gaya hidup yang tidak matching dengan gaji dan jabatan. Itu jadi sinyal buat saya bahwa ada yang tidak beres,” katanya tegas.
Dugaan keterlibatan oknum internal kementerian dalam aktivitas ilegal ini menambah catatan kelam bagi Kominfo, yang selama beberapa tahun terakhir telah berada dalam sorotan akibat lambannya pemberantasan situs-situs judi online dan lemahnya sistem pengawasan digital.
Selama masa kepemimpinannya, Budi Arie dikenal sebagai figur yang vokal dalam membasmi praktik digital ilegal. Namun kini, pengakuannya justru mengindikasikan bahwa perlawanan terhadap praktik seperti judi online bukan hanya urusan eksternal, melainkan juga internal—melibatkan lingkaran ASN sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Komdigi mengenai apakah ada langkah investigasi lanjutan atas pengakuan Budi Arie, serta apakah ada nama-nama tertentu yang sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Yang jelas, pengakuan ini membuka kembali pertanyaan besar: sejauh mana integritas lembaga pemerintah dalam menghadapi infiltrasi ekonomi digital ilegal? Dan apakah gaya hidup mewah di kalangan ASN menjadi indikator baru dalam mendeteksi potensi korupsi atau kolusi? (*)
