Kemenkes Targetkan Bangun 32 Rumah Sakit di Daerah Terpencil pada 2026

baraNews

Kamis, 16 Januari 2025 - 17:13 WIB

50133 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan membangun 66 rumah sakit di kabupaten dan kota yang belum punya RS Tipe C, yakni Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) dan sebanyak 32 akan diselesaikan pada 2026.

“32 rumah sakit akan kami bangun di DTPK, dan saat ini prosesnya 10 rumah sakit Insya Allah akan kita groundbreaking sampai dengan akhir bulan Maret secara bertahap,” ujar Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya, Rabu (15/1/25).

Dirjen Azhar menyebutkan jumlah tersebut lebih besar dari yang diminta Presiden Prabowo Subianto, yakni 10 RS. Adapun rumah sakit tersebut diprioritaskan di bagian timur Indonesia, namun ada juga yang di barat, seperti di Nias dan Bengkulu.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Satu rumah sakit, kata dia, memakan biaya sekitar Rp170 miliar, dengan rincian sebanyak Rp150 miliar untuk bangunan dan Rp 20 miliar untuk alat-alat kesehatan. Dirjen Azhar menyebutkan mereka mengutamakan alat kesehatan (alkes) dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam program ini.

Terkait biaya, dananya bersumber dari pemerintah pusat dan ada juga yang dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain alkes, lanjutnya, kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah sumber daya manusianya, dengan tujuh jenis tenaga kesehatan dasar yang perlu dipenuhi, antara lain ahli anestesi, penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn), dan lain-lain.

“SDM-nya ini sudah kita connect-kan dengan program-program yang ada di Dirjen SDM Kesehatan. Jadi nanti dipenuhi secara bertahap dengan PPDS (Program Pendayagunaan Dokter Spesialis) dan program-program fellowship ataupun pendidikan yang sedang berjalan saat ini,” terang Dirjen Azhar.

“Mudah-mudahan dengan begini masyarakat di daerah DTPK bisa merasakan arti kehadiran negara untuk mengurus kesehatan mereka di sana,” lanjut Dirjen Azhar.

(ndt/hn/nm)

Berita Terkait

Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Sri Haryati: Siap Membangun Hubungan Dan Kerjasama Dengan Stakeholder
Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga
Peningkatan kapasitas Satgas Pol PP kota Bandung,membangun Kompetensi Kesiapsiagaan dan Profesionalis
Drama Perjalanan 8 Tahun Rakyat Menuntut Hak Ganti Rugi Jalan Tol di Lamsel Tak Dibayarkan, Sila Ke 5 Pancasila Jadi Slogan Belaka
Kasad Pimpin Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI AD
Program Prioritas Musrenbang Cikarang Utara Mendapat Dukungan Dari Wakil Bupati Terpilih Asep Surya Atmaja
LSM BASMI TANTANG KEJAKSAAN TENTANG KEBOCORAN ANGGARAN
Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba Kapolri Terima Audensi Imipas

Berita Terkait

Senin, 17 Februari 2025 - 02:43 WIB

Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Sri Haryati: Siap Membangun Hubungan Dan Kerjasama Dengan Stakeholder

Minggu, 16 Februari 2025 - 05:45 WIB

Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga

Sabtu, 15 Februari 2025 - 07:45 WIB

Peningkatan kapasitas Satgas Pol PP kota Bandung,membangun Kompetensi Kesiapsiagaan dan Profesionalis

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:11 WIB

DPP KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Nilai Rp. 3,9 M di Dinas BMBK Lampung Tengah Ke KEJATI Lampung

Jumat, 14 Februari 2025 - 19:43 WIB

Kasad Pimpin Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI AD

Jumat, 14 Februari 2025 - 18:14 WIB

Program Prioritas Musrenbang Cikarang Utara Mendapat Dukungan Dari Wakil Bupati Terpilih Asep Surya Atmaja

Jumat, 14 Februari 2025 - 16:04 WIB

LSM BASMI TANTANG KEJAKSAAN TENTANG KEBOCORAN ANGGARAN

Jumat, 14 Februari 2025 - 14:11 WIB

Pastikan Kolaborasi Pemberantasan Narkoba Kapolri Terima Audensi Imipas

Berita Terbaru

Daerah

Tol Trans Sumatera Menyisakan Beban Penindasan Hak 56 Warga

Minggu, 16 Feb 2025 - 05:45 WIB