Jakarta – Mantan Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam sebuah podcast. Ia meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto agar memasukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera diganti.
Pernyataan itu disampaikan Soenarko dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (16/7/2025), seperti dikutip dari Tribunnews. Soenarko yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, menyebut bahwa visi mereka sejalan dengan tuntutan sejumlah tokoh agama yang juga meminta reformasi Polri.
“Intinya kita minta Presiden mengembalikan polisi ke fungsinya sebagai penegak Kamtibmas dan penegak hukum, kemudian dimasukkan ke Kemendagri,” ujar Soenarko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyebutkan bahwa poin ini telah tertuang dalam surat resmi dari FPP TNI kepada Prabowo dan DPR RI. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa usulan agar Polri kembali di bawah Kemendagri masih menjadi perdebatan.
“Ini masih debatable, bisa jadi di Kemendagri, bisa di tempat lain. Tapi yang jelas, tidak seperti sekarang,” tambahnya.
Soenarko tak berhenti di situ. Ia dengan tegas meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit diganti sebagai langkah awal dalam reformasi kepolisian. Sebab menurutnya, banyak kekacauan di tubuh Polri yang terjadi selama kepemimpinan Listyo Sigit.
“Reformasi polisi tidak akan jalan kalau Kapolrinya tidak diganti. Yang pertama harus dilakukan Prabowo adalah ganti Kapolri. Banyak sekali dosanya,” kata Soenarko.
Ia menyebutkan bahwa sistem merit di kepolisian sudah rusak, dan banyak kasus besar tidak ditangani secara profesional. Ia bahkan mempertanyakan mengapa Prabowo masih mempertahankan Listyo sebagai Kapolri.
“Dia itu udah berapa tahun (menjabat)? Selama dia menjadi Kapolri, berapa banyak masalah yang tidak dia selesaikan secara profesional?” ucapnya.
Soenarko juga menyinggung sejumlah peristiwa besar yang menjadi sorotan publik di era Listyo, seperti kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 135 orang, hingga kasus penggunaan polisi oleh oligarki hitam di Tangerang Selatan.
“Kasus Sambo, Kapolrinya siapa? Kasus Kanjuruhan, siapa Kapolrinya? Kasus polisi jadi alat oligarki hitam di Tangerang Selatan, Kapolrinya siapa?” tegasnya.
Ia juga mengaitkan keputusan Prabowo yang belum mengganti Listyo dengan dugaan keterkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Soenarko, jika keputusan itu tidak segera diambil, publik akan makin curiga bahwa Prabowo tersandera.
“Kalau masih tidak diganti, jadi ada dugaan-dugaan bahwa Prabowo presiden tersandera oleh Jokowi karena ini orang-orang Jokowi,” katanya.
“Banyak sekali berita di medsos bahwa Prabowo tidak berani mengganti Sigit karena ada permintaan Jokowi. Itu berita di media sosial itu berhamburan,” tambahnya.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko diketahui pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada tahun 2007–2008, sebelum menjabat Pangdam Iskandar Muda dan Komandan Pussenif. Setelah pensiun dari militer, ia sempat aktif di Partai Aceh, Partai Nangroe Aceh, dan pernah bergabung dengan Partai Gerindra.
Nama Soenarko juga sempat menjadi sorotan kala ditangkap dalam kasus kepemilikan senjata dan diduga terlibat dalam kerusuhan 22 Mei 2019. Ia ditahan oleh Puspom TNI dan sempat mendekam di Rutan Guntur, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya dibebaskan.
Pernyataan dan usulan Soenarko kini tengah menjadi bahan perbincangan publik, terlebih menjelang pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hingga kini, belum ada respons resmi dari pihak Istana maupun Mabes Polri terkait desakan tersebut.
