JAKARTA – Dalam rangka mendukung program pemerintah, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Perjanjian kerja sama bertema “Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat” ini berfokus pada pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta rumah rakyat.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan program TNI AD, yang mencakup peningkatan kualitas hidup prajurit dan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia, khususnya di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami terus berupaya mengembangkan program penyediaan air bersih. Saat ini, progresnya telah mencapai lebih dari 3.700 titik. Awalnya, kami berpikir tentang air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, lalu berkembang ke sanitasi, kemudian ke irigasi perkebunan, dan sekarang untuk persawahan. Tujuannya adalah memanfaatkan aliran sungai supaya jangan terbuang percuma ke laut,” ujar Kasad.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan antara stakeholder dan masyarakat, terutama dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber air, karena hal ini berkontribusi terhadap ketahanan nasional, ketahanan pangan, dan penguatan sumber daya manusia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kerja sama ini karena TNI AD memiliki pola kerja yang cepat dalam mengambil keputusan, mampu memunculkan partisipasi publik yang tinggi, serta prajurit yang siap mendukung program pemerintah.
“Saya ingin bekerja sama dengan Babinsa di seluruh Jawa Barat agar di setiap desa terdapat mesin pembakaran sampah. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi membahas tentang tempat pembuangan akhir,” ujar Gubernur.
Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, baik dalam aspek ekonomi, ketahanan pangan, maupun pengembangan sumber daya manusia. (Dispenad)
