Pekanbaru — kamis 19 November 2026
Polemik terkait keaslian ijazah Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, terus menjadi perhatian publik. Di tengah perdebatan tersebut, aktivis keterbukaan informasi Provinsi Riau, Padil Saputra, menyatakan keyakinannya bahwa ijazah jenjang SLTA milik Bistamam adalah asli.
Namun, Padil menilai masih diperlukan konfirmasi langsung kepada Bistamam serta badan publik terkait untuk memastikan informasi tersebut secara lebih komprehensif.
“Dengan data yang saya miliki saat ini, SLTA Pak Haji (Bistamam) saya yakini asli. Namun masih perlu dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan badan publiknya. Untuk SLTP dan SD saya belum punya datanya,” ujar Padil.
Menurut Padil, sikap tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan informasi yang utuh sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik. Ia menilai konfirmasi langsung penting agar tidak terjadi kesimpulan sepihak dalam polemik yang sedang berkembang.
*PADIL BERHARAP BISA BERTEMU BISTAMAM*
Padil juga berharap dapat bertemu langsung dengan Bistamam untuk melakukan konfirmasi dan memperoleh penjelasan secara langsung.
“Kalau diperkenankan dan diizinkan, semoga bisa diterima, dipanggil oleh Pak Haji bertemu,” katanya.
Pertemuan tersebut, menurut Padil, diharapkan dapat menjadi bagian dari proses untuk semakin memastikan informasi mengenai riwayat pendidikan dan dokumen ijazah Bistamam.
Ia menegaskan, setelah seluruh informasi dan data yang diperlukan diperoleh serta keyakinan terhadap keasliannya semakin kuat, dirinya siap menyampaikan sikap secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau sudah yakin asli semua, kita bakal speak-up (ngomong) untuk Pak Haji di publik, bahwa ijazahnya asli,” tegas Padil.
Padil menambahkan, untuk saat ini dirinya baru memiliki data yang menjadi dasar keyakinan terhadap ijazah jenjang SLTA. Sementara untuk ijazah jenjang SLTP dan SD, ia mengaku belum memiliki data yang cukup untuk memberikan penilaian.
Karena itu, menurutnya, proses konfirmasi kepada pihak terkait tetap diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik nantinya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.**
(Rls)

































