Jakarta, Bimas Islam – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa agama harus berperan sebagai kekuatan dinamis dalam pembangunan global. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 yang berlangsung di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Forum internasional ini menjadi ajang pertemuan antara pemerintah, akademisi, dan organisasi berbasis keagamaan untuk membahas kontribusi agama dalam pembangunan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Agama bukan sekadar urusan pribadi, melainkan kekuatan yang membentuk pembangunan secara lebih luas. Melalui ajaran dan praktiknya, agama mampu menjadi instrumen perdamaian, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Abu.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola keberagaman agama dan budaya. Abu menjelaskan bahwa Bimas Islam Kementerian Agama telah melaksanakan berbagai program strategis guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), di antaranya pengelolaan zakat dan wakaf, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), serta pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.
Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
Salah satu program utama Bimas Islam yang diperkenalkan dalam forum ini adalah optimalisasi zakat dan wakaf guna mendukung kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.
“Zakat dan wakaf adalah bagian integral dari filantropi Islam yang memiliki dampak besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan distribusi yang tepat, dana ini dapat mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu,” jelas Abu.
Program ini mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Pemerintah berharap dengan pengelolaan yang lebih optimal, dana keagamaan dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan serta membangun ekonomi berbasis kemandirian umat.
Layanan KUA dan Peran Masjid dalam Pembangunan Sosial
Selain zakat dan wakaf, Abu juga menyoroti peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di lebih dari 5.900 lokasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, KUA tidak hanya bertugas sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki fungsi dalam bimbingan keagamaan, penguatan keluarga, serta advokasi hak-hak perempuan dalam perkawinan.
“Layanan KUA tidak hanya berfokus pada administrasi pernikahan, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan keluarga. Hal ini mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender) dengan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keluarga memiliki fondasi yang kuat,” tambahnya.
Selain itu, Abu menegaskan bahwa masjid juga didorong untuk lebih aktif dalam program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid dapat menjadi pusat pendidikan, konsultasi keagamaan, hingga kegiatan ekonomi berbasis komunitas.
Diplomasi Keagamaan Indonesia dalam PaRD 2025
Dalam forum PaRD 2025, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan agama sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.
“Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan strategi konkret dalam integrasi agama dengan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Abu.
Dengan keterlibatan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun peradaban yang lebih inklusif.
“Ini adalah upaya Indonesia menjadi contoh dalam menjadikan nilai-nilai agama sebagai solusi bagi berbagai tantangan global, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penguatan perdamaian dunia,” pungkasnya.
