Oleh: Silmy Syufiana
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau mengalami peningkatan pada tahun ini, mencapai 5,15 persen. Angka itu naik 0,20 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 4,95 persen. “Masalah pengangguran ini multifaktor. Tapi yang paling dominan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Selain itu, peningkatan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari (benuakaltim.co.id, 24/4/2025).
Tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau. Kondisi ini menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur bahkan nasional. Laporan International Monetary Fund (IMF) menyebut Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Angka ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. IMF memprediksi angka pengangguran ini akan semakin meningkat, baik karena lulusan yang belum terserap ke dunia kerja maupun pengangguran akibat PHK. (kompas.com, 30/4/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tingginya angka pengangguran ini mendorong berbagai pihak untuk melakukan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi permasalahan tersebut, melalui pelatihan kerja, pembukaan job fair, serta penyebaran informasi mengenai lowongan kerja yang tersedia di berbagai sektor. Namun, angka pengangguran tidak hanya disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki keterampilan maupun kurangnya informasi lowongan pekerjaan. Faktanya, meningkatnya angka pengangguran saat ini lebih disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang tidak tersedia dan juga badai PHK. Dua hal inilah yang seharusnya dicari akar permasalahannya: mengapa tidak tertangani dengan benar.
Tingginya angka pengangguran mendorong berbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, seperti mengadakan pelatihan kerja, menyelenggarakan job fair, serta menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan di berbagai sektor. Upaya ini telah dilakukan pemerintah sejak lama, tetapi belum mampu menurunkan angka pengangguran. Bahkan, banyak tenaga kerja yang bekerja saat ini tidak sesuai dengan keahlian ataupun pendidikan yang pernah ditempuh.
Dengan kata lain, tingginya angka pengangguran tidak terbatas pada kurangnya keterampilan SDM atau minimnya informasi lowongan pekerjaan. Faktanya, lonjakan angka pengangguran saat ini juga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan gelombang PHK. Kedua faktor inilah yang seharusnya dicermati lebih dalam untuk menemukan akar masalah mengapa persoalan ini belum tertangani secara efektif.
Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara, khususnya sistem ekonomi. Saat ini, negara kita mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Ini terbukti dari bagaimana investasi, privatisasi, dan kapitalisasi digunakan untuk menjalankan roda ekonomi. Sistem ini juga menempatkan negara hanya sebagai regulator dan jembatan antara rakyat (tenaga kerja) dan korporat. Dampaknya terhadap lapangan pekerjaan adalah penyerapan tenaga kerja yang bertumpu pada kebutuhan pasar industri yang berorientasi pada profit. Sehingga, pekerja dianggap sebagai faktor produksi yang biayanya bisa ditekan seminimal mungkin. Ini yang memunculkan kebijakan pegawai paruh waktu berbiaya rendah atau yang terburuk, saat kondisi ekonomi global tidak stabil, adalah terjadinya gelombang PHK.
Di sisi lain, angka pengangguran ini semakin diperparah dengan tidak mampunya negara membendung pekerja dari luar negeri yang pada akhirnya membuat pekerja lokal harus kalah bersaing. Mengapa celah ini muncul? Karena sektor-sektor usaha vital negeri ini dengan bebas beralih kepemilikan kepada swasta maupun negara asing yang tidak peduli pada meningkatnya angka pengangguran selama usaha mereka dapat meraih profit sebesar-besarnya. Inilah bukti ketidakmampuan negara sebagai regulator dalam mengurus rakyatnya.
Lantas, bagaimana konsep negara yang mampu menuntaskan masalah pengangguran?
Islam memiliki konsep negara sebagai raa’in, yaitu negara yang berperan sebagai pengurus rakyat. Negara tidak berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan. Negara menjalankan fungsi pengurusan ini sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat. “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengurus rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Ketaatan negara sebagai raa’in menjadikan negara mengambil kebijakan yang berlandaskan syariat Islam. Syariat Islam mengatur kewajiban seorang laki-laki sebagai pencari nafkah. Konsekuensinya adalah wajib bagi negara sebagai raa’in untuk menyediakan lapangan pekerjaan, baik dengan memberikan modal usaha maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Negara juga semestinya membekali rakyat dengan ilmu dan keahlian melalui penerapan sistem pendidikan.
Apakah mungkin negara menjalankan peran raa’in ini untuk menyediakan lapangan pekerjaan kepada seluruh rakyat, apalagi untuk negara dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar?
Jawabannya: sangat mungkin, dengan pengelolaan negara yang benar. Ada banyak langkah yang bisa ditempuh negara sebagai raa’in dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di antaranya dengan mengelola kekayaan alam milik umum seperti laut, hutan, dan tambang, serta tidak menyerahkannya kepada pihak swasta dan negara asing. Negara juga dapat meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan. Negara tidak boleh mengelola sektor nonriil karena menyebabkan peredaran uang hanya di antara orang kaya, menciptakan ketimpangan, dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, Islam mengharamkan sektor nonriil tersebut.
Dengan begitu, terbuka luaslah lapangan pekerjaan dan pengangguran tidak akan mendapatkan tempat di negara yang menerapkan konsep Islam: negara sebagai raa’in.
