LAMPUNG | YLBHI-LBH Bandar Lampung mengapresiasi penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN kepada Kapolda Lampung dan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung. Namun penghargaan tersebut akan lebih bermakna jika kasus mafia tanah di Desa Sripendowo dan delapan desa lainnya di Kabupaten Lampung Timur segera dituntaskan dan tidak berlarut-larut. Kasus ini telah berjalan lebih dari dua tahun sejak pengaduan masyarakat pada 29 Mei 2024, yang kemudian berlanjut pada Laporan Polisi pada 1 Oktober 2026 dengan Laporan Polisi Nomor STTLP/B/752/X/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.
Kami menuntut Polda Lampung segera mengungkap kasus ini dan menaikkannya ke tahap penyidikan, menetapkan tersangka, menangkap para terduga pelaku, serta mengusut semua pihak yang terlibat, termasuk perangkat desa dan pihak internal pertanahan, hingga aktor intelektual yang bekerja di balik layar.
Penanganan kasus ini akan menunjukkan apakah Polda Lampung memang layak menerima penghargaan tersebut. Kasus ini sangat penting bagi lebih dari 2.000 warga yang bergantung pada lahan yang diklaim oleh mafia tanah. Sampai hari ini, warga masih dibayang-bayangi keresahan karena ancaman lelang atas objek tanah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ancaman itu muncul ketika orang yang mengaku pegawai Bank BRI Kalianda mendatangi warga Sripendowo untuk mencari objek tanah. Berdasarkan informasi yang kami terima, BRI akan melelang SHM yang diduga cacat, yang dijadikan agunan kredit dan mengalami gagal bayar dari oknum mafia tanah. Hal ini memperburuk keadaan karena sertifikat yang diduga cacat tersebut ternyata lolos dijadikan jaminan kredit di bank pelat merah. Objek itu bermasalah secara hukum: sertifikatnya dibekukan oleh BPN Lampung Timur, perkaranya sedang diselidiki Polda Lampung, dan lahannya masih digarap petani. Jika lelang dilanjutkan, petani penggarap akan kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupannya. Keresahan ini tidak boleh dibiarkan menjadi kemarahan destruktif yang menimbulkan potensi gesekan horizontal di masyarakat.
Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (UU Nomor 10 Tahun 1998), pemberi hak tanggungan harus berwenang atas objeknya (UU Nomor 4 Tahun 1996), dan penjual bertanggung jawab atas legalitas objek lelang (PMK Nomor 213/PMK.06/2020). Sertifikat yang terbit melalui manipulasi dapat dibatalkan karena cacat administrasi (PP Nomor 18 Tahun 2021). Batas lima tahun dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak berlaku bagi pemegang sertifikat yang tidak beriktikad baik dan tidak menguasai tanah secara nyata. Selain itu, warga telah mengajukan keberatan sebelum lima tahun berlalu.
Perkara ini juga berpotensi korupsi. Sebagian SHM terbit melalui PTSL, program negara yang dibiayai APBN dan mensyaratkan bukti penguasaan fisik yang benar. Jika program itu dimanfaatkan untuk menerbitkan sertifikat melalui prosedur yang dimanipulasi, lalu dijadikan agunan bank, maka berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, dan suap atau gratifikasi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001), serta pemalsuan surat (Pasal 391 dan 392 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).
Bandar Lampung, 13 November 2026
Hormat kami,
M. Arif Ridho Tawakal
Kepala Divisi Advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung
