Oleh: Devi Ramaddani
(Aktivis Muslimah)
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sebelumnya sudah sering terjadi di Indonesia. Kini tengah marak kebijakan PHK di Kota Balikpapan yang membuat geleng-geleng kepala. Di tengah situasi perekonomian negara Indonesia yang tidak baik-baik saja, kehadiran fenomena ini semakin mencederai keadaan ekonomi dan menimbulkan kegelisahan bagi para pekerja.
Dilansir oleh tribunnew.com, Kebijakan PHK di Kota Balikpapan dianggap meningkat signifikan, dari berbagai sektor dari perhotelan hingga yang dominan adalah perusahaan minyak dan gas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan mencatat sebanyak 341 pekerja terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di awal tahun 2025. Hal ini diungkapkan Kepala Disnaker Kota Balikpapan, Ani Mufaidah.
Ani juga mengatakan, pemutusan kerja pada ratusan karyawan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
Efisiensi anggaran; Perselisihan di lingkungan kerja; hingga masa kontrak yang telah habis. (https://kaltim.tribunnews.com/2025/05/07/3-penyebab-phk-karyawan-di-balikpapan-kaltim-meningkat-signifikan-ada-dari-belasan-perusahaan).
PHK bukanlah fenomena baru, tetapi terus terjadi tanpa solusi nyata dari negara. Pemerintah tampak tidak memiliki strategi komprehensif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan berkelanjutan bagi rakyatnya.
Melihat fakta diatas sungguh menyedihkan. Meski sudah diungkapkan penyebab PHK, namun akar persoalan akibat diterapkannya sistem Kapitalisme sekuler belum tersentuh. Bisa juga dikaitkan dengan kebijakan perang tarif AS.
PHK yang terjadi akan berdampak bagi rakyat negeri ini. Rakyat bingung bagaimana cara mendapatkan uang. Kesulitan hidup menghinggapi seluruh lapisan masyarakat apalagi hidupnya dibawah garis kemiskinan. Walhasil, meningkatnya tindak kriminal demi bertahan hidup. Keadaan perut lapar berimbas pada seseorang untuk melakukan tindakan nekat.
PHK menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem kapitalisme karena orientasinya semua pihak adalah bisnis. Perusahaan hanya mencari keuntungan, tetapi tidak mau rugi. Perusahaan tidak peduli dengan nasib tenaga kerja terdampak PHK.
Pemerintah pun hanya bertindak sebagai regulator antara perusahaan dengan rakyat. PHK ibarat pil pahit kapitalisme yang harus dirasakan rakyat negeri ini. Sistem kufur kapitalisme hanya menyejahterakan perusahaan, tetapi rakyat yang merugi. Rakyat hanya dijadikan mesin pencari suara di pesta demokrasi.
Islam mampu menjamin kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan diberikan gratis oleh negara. Dengan memaksimalkan pemasukan melalui SDA yang terkategori sebagai kepemilikan umum dan dikelola secara mandiri oleh negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kepemilikan umum tersebut dalam hadis, “Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud). Dalam penuturan Anas ra., hadis tersebut ditambah dengan redaksi “wa tsamanuhu haram” (harganya haram). Artinya, dilarang untuk diperjualbelikan.
Negara menjalankan perannya sebagai pengelola SDA secara mandiri, tentu akan memberikan peluang banyak lapangan kerja. Sehingga negaralah yang memiliki peran utama dalam mengontrol ketersediaan lapangan kerja, bukan dunia industri (swasta).
Untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, negara memberikan kesempatan bagi laki-laki dewasa untuk bekerja mencari nafkah. Untuk itu, negara akan menyediakan pelatihan keterampilan dan bantuan modal hingga sampai memberikan tanah kosong untuk digarab. Sektor pekerjaan pun luas karena tata kelola alam sesuai syariat.
Salah satu teladan Rasulullah atau Khalifah ketika ada yang tidak bekerja. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika ada seorang sahabat yang meminta-minta di pasar. Rasulullah lalu menyuruh sahabat itu untuk menjual barang apa saja yang ia miliki. Kemudian Rasul pun menyuruhnya menjadikan uangnya digunakan untuk membeli kapak dan tali, sisanya untuk nafkah keluarganya. Sahabat tersebut mengikuti anjuran Rasulullah. Ia pergi ke hutan dan mencari kayu bakar kemudian menjualnya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi menjadi pengemis.
Sistem kapitalisme telah gagal memberikan jaminan dan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja. Dengan penerapan sistem Islam kafah, PHK dapat dicegah dan diatasi dengan baik dan tepat.
Wallahu’alam bishawab
