Oleh: Yumna Karima, S.Pd
Pada momen Peringatan Hari Pendidikan yang berlangsung di SDN Cimahpar 5, Bogor, Presiden meluncurkan 4 program yang dinamakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang didalamnya mencakup revitalisasi 10.440 sekolah, bantuan tunai Rp 300 ribu untuk guru honorer setiap bulan, dan digitalisasi pendidikan, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 (kompas.com 3/5/25).
Sebagian besar masyarakat menaruh harapan yang besar dari program-program tersebut di tengah kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan sekarang ini. Mulai dari anggaran pendidikan yang rendah, korupsi yang berdampak pada buruknya fasilitas sekolah, hingga gaji guru yang tidak layak termasuk gaji guru honorer yang rendah menjadi potret buram pendidikan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak swasta berlomba-lomba mendirikan sekolah dengan berbagai penawaran menarik yang boleh jadi tidak akan didapat di sekolah negeri yang disediakan pemerintah, seperti adanya kurikulum dan program khusus hingga fasilitas yang lebih memadai. Tentu saja hal itu tidak didapat cuma-cuma, melainkan dibayar dengan harga yang tidak murah. Pemerataan pendidikan pun semakin sulit, sebab kualitas pendidikan yang didapat menjadi bergantung sesuai kondisi ekonomi keluarga.
Selain itu, pada program revitalisasi sekolah yang dicanangkan nantinya hanya akan menyentuh sebagian kecil dari total sekolah yang jumlahnya sekitar 300 ribuan. Sehingga diperlukan waktu yang panjang hingga puluhan tahun agar pelaksanaan program ini mampu menjangkau semua sekolah.
Fakta pahit dunia pendidikan di negeri ini merupakan dampak dari kebijakan kapitalis, dimana peran negara sangat minim dalam melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Kapitalisasi Pendidikan menyebabkan negara berlepas tangan dari penyelenggaraan pendidikan dan mencukupkan apa yang sudah disediakan swasta. Sehingga sarana prasarana yang disediakan pun minimalis sesuai anggaran yang ada.
Sistem ekonomi kapitalis membuat negara kesulitan untuk menyediakan anggaran, bahkan menjadikan utang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan anggaran pembangunan. Ditambah lagi dengan tingginya angka korupsi dalam dunia pendidikan yang semakin berdampak pada minimnya penyediaan dana.
Program-program yang dicanangkan untuk mengurai problematika pendidikan saat ini bak janji manis yang tidak ada jaminan akan mampu menuntaskan problem pendidikan. Sebab sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bahkan terus diperbaharui namun tidak juga mampu memberikan penyelesaian secara tuntas. Hal ini dikarenakan solusi yang ditawarkan tidak sampai menyentuh akar permasalahan.
Penampakan pendidikan ala kapitalis ini jauh berbeda dengan pendidikan dalam Islam. Dimana Islam memandang pendidikan sebagai bidang strategis yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas bangsa dan negara. Sehingga Islam mewajibkan kepada negara untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan secara gratis dengan kualitas yang terbaik.
Kurikulum yang berasaskan pada penanaman aqidah akan mampu membentuk siswa berkepribadian Islam yang beriman, tunduk, dan patuh kepada Allah Swt. Begitupun dengan para pendidiknya yang juga memiliki kepribadian Islami sehingga jauh dari perilaku maksiat seperti korupsi. Pendidikan seperti inilah yang mampu menciptakan masyarakat berkualitas dan peradaban yang gemilang sebagaimana bermunculannya tokoh-tokoh berpengaruh yang lahir pada masa diterapkannya sistem Islam.
Sistem ekonomi Islam akan mampu menyediakan saran dan prasarana pendidikan termasuk memberikan penghargaan besar terhadap para guru atau pendidik. Negara memiliki sumber anggaran yang banyak dan beragam. Salah satunya dengan pengelolaan sumber daya alam secara optimal yang hasilnya akan dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat bukan untuk kepentingan pihak tertentu layaknya yang kerap terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis.
Wallahu’alam bish-shawab
